Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar ini menambahkan, jika Pemerintah Provinsi Sulsel “ngotot” maka UU Otonomi Daerah seakan diabaikan. “Siapa pun Wali Kotanya saya akan bela jika mengabaikan UU Otonomi Daerah,” kata AWT akronim namanya.
Karena itu, lanjutnya, program nasional ini butuh “siapakatau” duduk bersama untuk didiskusikan demi kepentingan rakyat.
“Saya sebagai mantan Ketua Tim Kampanye Pilpres Jokowi-Ma’ruf kembali mengingatkan, jika program melahirkan dampak negatif kepada masyarakat Makassar, seperti macet dan banjir maka yang menuai kecaman itu Pemerintah Pusat, bukan provinsi,” imbuhnya.
Dihadiri unsur tiga pilar, Lurah, Babinsa dan Binmas, di depan masyarakat AWT memberi contoh.pentingnya duduk bersama stakeholder, seperti pembangunan proyek nasional new port bisa selesai tanpa masalah karena adanya saling menghargai dan melibatkan Pemerintah Kota Makassar dalam rencana pembangunannya.(Hdr)
