PEDOMANRAKYAT, RANTEPAO – Terjadi dugaan pungutan liar (pungli) terhadap orang tua wali murid di SDN 3 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dengan berdalih pungutan Komite.
Pungutan itu dilakukan kepada siswa yang mengambil surat keterangan sementara Hasil Ujian (SKHU) untuk dipakai mendaftar di SMP dan dibebani biaya sebesar Rp 20.000 dengan jumlah siswa keseluruhan174 orang.
Selain SKHU yang dibayar, orang tua siswa juga kembali dibebani oleh sekolah untuk membayar Rp 100.000 setiap pengambilan Ijazah di sekolah.
Beberapa orang tua siswa saat ditemui wartawan memperlihatkan kwitansi tanda terima dengan stempel basah dan mengatakan, kenapa masih ada pungutan sementara SDN 3 Rantepao penerima dana BOS dengan jumlah siswa 978 orang.
“Kami punya penghasilan hanya dari hasil jualan kue. Kami bukan pegawai yang berpenghasilan tetap, dan anak kami yang sekolah bukannya dibantu lewat adanya dana BOS, tetapi kami sebagai orang tidak mampu merasa kesal dengan pungutan yang diberlakukan, sementara penghasilan hanya jualan kue,” tuturnya.
Saat dilakukan konfirmasi pada Senin (15/08/2022) oleh dua wartawan di ruang kerja kepala sekolah, pihak kepala sekolah SDN 3 Rantepao Yohanis Isa Palindangan, bukannya memberikan jawaban klarifikasi, tapi justru menantang dan menakut-nakuti dua wartawan dengan memperlihatkan kartu keanggotaan sebagai LSM dari AI yang tergantung di kantong baju dinas ASN sambil mengeluarkan kata-kata pelecehan.
“Wartawan itu selalu buntu-buntutnya uang. Saya ini anggota LSM yang menjaga asset,” kata kepala sekolah kepada wartawan.
Sementara itu Pither Ponda Barani, SH, MH yang juga pemerhati pendidikan saat dimintai tanggpannya lewat telpon Kamis (18/08/2022) mengatakan, seharusnya pihak sekolah tidak melakukan pungutan karena ada dana BOS.
