Oleh : Rachim Kalo
PADA bagian satu yang telah di publish media ini, Sukri Abbas, S.Sos (Lurah Maccini Parang) bercerita kisah perjalanannya menjadi seorang Aparat Sipil Negara (ASN). Di segmen ini, dia pun bertutur awal menjadi lurah diperhadapkan perang kelompok antar warga Kelurahan Karuwisi dengan warga jalan sepakat dengan sosialisasi ‘Jagai Anakta” dan intens membenahi tujuh lorong sebagai ikon “wisata lorong”.
Di Kelurahan Maccini Parang jumlah penduduk 5.549 orang dengan tingkat pendidikan menengah ke bawa. Tentu dalam berinteraksi dengan warga, diperhadapkan pola pikir yang berbeda-beda. Dan itu yang dirasakan seorang Sukri Abbas.
Pada awal menjabat terjadi perang kelompok antar warga Kelurahan Karuwisi dengan warga jalan sepakat. Sekalipun bukan masyarakat Maccini Parang sebagai pelaku perang itu, tapi akibat insiden tersebut salah satu warganya menjadi korban – meninggal dunia kena busur.
Tokoh pemuda di Kelurahan Maccini Parang waktu itu sepakat untuk membalas dendam, namun dilerai dengan pendekatan-pendekatan mediasi.
“Alhamdulillah pendekatan-pendekatan yang kami lakukan, mediasi bersama Kapolsek, Danramil, Pemerintah Kecamatan Makassar, Kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dalam waktu yang tidak terlalu lama, perang tidak meluas,” kenang Sukri.
Mengapa dendam itu redam, karena komitmen masyarakat jika pelaku cepat tertangkap maka kita (warga) menganggap persoalan ini selesai. Sejak itu, perang kelompok usai.
Sejalan dengan “Jagai Anakta” adalah program yang memberikan edukasi pada orang tua agar anak menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat serta menjadi tugas bersama untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa.
“Kita rajin mengedukasi warga ke orang-orang tua untuk menjaga anaknya supaya tidak terlibat ke hal-hal yang negatif. Apalagi warga kami sebagian besar kaum marginal yang rata-rata mereka kerjanya buru,” ujar Sukri yang siang itu terlihat semangat ketika membicarakan wilayah kerjanya.
Program ini telah dilakukan sosialisasi melalui RT-RW dengan pendekatan-pendekatan ke warga. Untuk mengantisipasi jika ada warga saling bertikai, dengan mudah dilakukan mediasi. “Kolaborasi justice” – artinya tidak semua persoalan hukum itu yang ada di masyarakat tidak harus sampai bagian hukum.
“Alhamudillah kita musyawarahkan lewat mediasi dengan melibatkan Binmas, Babinsa, tokoh-tokoh masyarakat,”sambung Sukri Abbas. (*)(bersambung)
