Sejalan, Ide Danny dan Ketua DWP Inkalindo Sulsel Setuju KA Model Elevated

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT.MAKASSAR--Pembangunan Kereta Api (KA) jalur Makassar- Pare - Pare masih polemik. Desain elevated (melayang) atau at grade (menyentuh tanah).

Permintaan Pemkot Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto minta jalur KA berdesain Elevated. Pasalnya, ia prediksi dampak buruk yang akan merugikan masyarakat utamanya di daerah pesisir.

Mencermati hal tersebut, Ketua DPW Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (Inkalindo) Sulsel, Abd Haris Djalante ikut mengkaji dampak keuntungan dan kerugian jika desain jalur KA itu elevated atau at grade.

Menurutnya, desain elevated memiliki dampak minim sebab membutuhkan lahan yang lebih sedikit sehingga lebih murah dalam hal pembebesan lahan.

Masyarakat juga hanya akan kehilangan sedikit lahan produktif (sawah dan empang) sehingga tidak menganggu ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat sekitar. Tidak menganggu arus lalu lintas. Terhindar dari ancaman banjir. Tidak membutuhkan timbunan dan relatif hubungan sosial masih tersambung.

“Memang sedikit lebih mahal biaya pembangunan elevated (Rp 300 Milyar/km). Namun, jika kita hitung-hitungan biaya pembebasan lahan untuk desain at grade sebesar 50 Meter sisi kiri dan kanan. Timbunan juga sangatmembutuhkan banyak biaya dan banyak lahan pencaharian warga yang akan tergerus,” ucapnya, Selasa (30/08).

Sementara, dampak untuk desain at grade membutuhkan lahan yang lebih banyak sehingga sangat lebih mahal dalam hal pembebesan lahan. Masyarakat juga akan kehilangan banyak lahan produktif (sawah dan empang) sehingga signifikan mengganggu ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat.

“Lebar lahan yang dibutuhkan 50 Meter. Panjang Jalur KA di Barru 42 km. Jadi total lahan yang digunakan adalah 2,1 km2 (210 ha). Jika produkstifitas sawah di Barru adalah 51 kw/ha. Maka dengan berkurang lahan maka jumlah produksi Beras di Kabupaten Barru berkurang menjadi 1.071 Ton,” paparnya.

Baca juga :  Arahan Prabowo Subianto UMP Sulsel 2025 Rp 3,6 juta, LKBH Makassar Harap PT APS Bandara Hasanuddin Patuhi

Ia menambahkan jika harga gabah Rp 5000/kg maka kehilangan pendapatan akibat penggunaan lahan sebesar Rp 10.71 M/Tahun. Tak hanya itu, kawasan yang dilewati oleh Jalur KA akan menimbulkan banjir yang lebih parah.

“Sebab nanti ada gundukan timbunan yang akan dibangun di sisi kiri kanan kereta api model at grade. Dan itu menghambat jalur air ke sungai. Jadi banjirnya lebih dahsyat lagi,” sebutnya.

Senada, Ketua Komisi C, Sangkala Saddiko menyebutkan jikalau Wali Kota Makassar, Danny Pomanto tidak pernah menolak kehadiran KA. Namun, katanya, lebih fokus ke penyelamatan masyarakat kota Makassar akibat pembangunan KA.

“Pak wali tidak pernah menolak hadirnya kereta api namun dia meminta konsepnya elevated karena dari awal tahun 2015 konsep kesepakatan begitu. Tapi tetiba berubah. Beliau mengkaji karena at grade dapat menimbulkan dampak buruk yang berkepanjangan terhadap warga,” pungkasnya. (Ucu)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terima BAZNAS Award 2025

PEDOMAN RAKYAT, MAKASSAR,- Walikota Makassar, Munafri Arifuddin merupakan salah satu kepala daerah penerima BAZNAS Award 2025 dari Badan...

Wali Kota Appi Hadiri Pesta Rakyat di Monumen Mandala, Titip Pesan untuk Kecamatan Ujungpandang

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Monumen Mandala, Minggu malam, 24 Agustus 2025, berubah menjadi pusat keramaian. Ribuan warga berjubel menghadiri...

Nepotisme Kental di Dinas PU Makassar, Kadis Mengaku Lebih Tahu Secara Internal

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Nepotisme sangat kental berhembus keluar dari gedung Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar. Rahmi Indri Syam, belum...

Semangat Kemerdekaan Menyatu: PKBM Baji Bicara Jadi Wadah Silaturahmi dan Kebersamaan Warga

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Suasana penuh keceriaan menyelimuti halaman rumah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Baji Bicara Kota...