“Flashmob kemarin di 2 (dua) titik itu merupakan salah satu bentuk penolakan kami terhadap pemerintah yang telah menaikan harga BBM bersubsidi tersebut,” sahutnya.
Selanjutnya, PKS se-Indonesia juga meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, gaji pegawai negeri sipil dan swasta itu dinaikkan, serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat.
Pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19 baru-baru ini belum tuntas 100 persen, ditambah lagi kebutuhan-kebutuhan pokok yang sebentar lagi akan mengalami kenaikan, sudah barang tentu roda perekonomian juga menemui kesulitan dalam perputarannya.
“Saya mengengar keluhan dari beberapa masyarakat dari tingkat bawah sampai yang mapan, kebanyakan mereka itu susah. Contohnya, dulu mereka mengisi BBM mobilnya seharga Rp 400 ribu dalam keadaan full, sekarang naik menjadi Rp 800 ribu, atau mengisi bahan bakar hingga setengahnya saja,” beber Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel.
Sambungnya, semuanya pasti terdampak akibat kenaikan BBM tersebut, tapi orang kecil yang berimbas paling besar dalam hal ini. Pemerintah tentu harus memikirkan dampak dari kenaikan harga BBM ini.
“Intinya, pemerintah harus mencari solusi lain, jangan hanya menaikkan harga BBM, kita kan punya menteri-menteri orang-orangnya hebat semua dan pasti mereka-mereka punya jalan keluar terhadap masalah ini,” tutup Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Isnayani S.H, MH.(Hdr)
