Pasal 53 huruf B UU Migas tentang pengangkutan sebagaimana di maksud : Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling tinggi Rp40 miliar.
Pasal 55 UU Migas sebagaimana di maksud : Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Chairil berharap, dinas terkait melakukan pengecekan kapal menyangkut izin dan instansi yang mengeluarkan rekomendasi yakni Pertanian, Perikanan, UMKM Koperasi agar teliti mengeluarkan rekomendasi BBM subsidi demi menghindari penyalagunaan BBM.
“Konsekuensinya yang melakukan perdagangan minyak pada dasarnya bukan nelayan, karena nelayan adalah profesi masyarakat yang mengelola dan mengeksploitasi ikan,” katanya. (rur)
