PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Selatan melaksanakan rapat tepat di Hari Jadi Sulsel yang ke 353, Rabu (19/10/2022), di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 DPRD Prov. Sulsel, dengan agenda persetujuan bersama Bapemperda beserta Biro Hukum Setda Prov. Sulsel terkait dengan pengajuan ranperda di luar Propemperda Tahun 2022.
Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Bapemperda Rudy Pieter Goni, SE. MM. (Fraksi PDI Perjuangan) didampingi A. Irwandi Natsir (Fraksi PAN) Wakil Ketua Bapemperda, A. Muchtar Mappatoba (Fraksi Gerindra). Anggota Bapemperda yang hadir, Rezki Mulfiati Lutfi dan Rakhmat Kasjim (Fraksi Nasdem), Haidar Madjid dan A. Azizah Irma (Fraksi Demokrat), Hj. Meity Rahmatia (Fraksi PKS), H. Andi Ansyari Mangkona (Fraksi PDI Perjuangan), H. Muhammad Sarif (Fraksi PKB), A. Muh. Irfan AB (Fraksi PAN), A. Nurhidayati Zainuddin dan Wahyuddin M. Nur (Fraksi PPP). Rapat ini juga turut dihadiri oleh Dr. Muchlis Sufri dan Andi Syamsul selaku Tim Ahli/Kelompok Pakar DPRD Sulsel. Dari eksekutif diwakili oleh Staf Ahli Gubernur H. Malik Faisal, serta dihadiri oleh A. Darmawan Bintang (Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan) Setda Prov. Sulsel dan Marwan Mansyur (Kepala Biro Hukum) Setda Prov. Sulsel beserta beberapa staf.
Rapat tersebut berlangsung tepat pada pukul 13.00 Wita, untuk melakukan persetujuan bersama terkait dengan pengajuan ranperda di luar propemperda tentang Pendirian Perseroan Daerah PT. Sulsel Andalan Energi (Participating Interest 10% Gas Alam Wajo) untuk dibahas di Propemperda Tahun 2022. Dan sudah masuk di propemperda tahun 2020 dan tahun 2021 tetapi tidak dilakukan pembahasan karena belum mendapatkan penilaian dari Menteri, sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Rudy Pieter Goni, SE. MM yang akrab disapa RPG, membuka rapat dan memberi apresiasi kepada semua pihak yang antusias menghadiri rapat yang bertepatan dengan Hari Jadi Sulsel ini.
“Ranperda ini harus dilakukan pengkajian dengan cermat karena mengenai participating interest ini bisa memberi manfaat terkait dengan pendapatan kita di Sulsel. Pada prinsipnya Bapemperda mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memaksimalkan pendapat daerah melalui mekanisme Participating Interest 10% Gas Alam Wajo,” tambah RPG.
