PEDOMANRAKYAT, BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Abdul Rahim, S,Ag, MH menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda), dengan tema "APIP Bersinergi, Cegah Korupsi, Pulihkan Ekonomi", berlangsung di Hotel Swiss Bell Balikpapan, Kamis (08/12/2022).
Mengawali sambutannya, Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Abdul Rahim menyampaikan permohonan maaf Ketua DPRD yang sedianya akan hadir langsung dalam Forum Rakorwasda hari ini, tetapi berhubung beliau harus fokus menyelesaikan promosi program Doktoralnya pada Desember 2022.
Maka kepada saya selaku Wakil Ketua diminta untuk menghadiri, sekaligus menitip salam hormat untuk bapak Pejabat Gubernur, para Bupati atau yang mewakili, Walikota Balikpapan dan hadirin yang saya muliakan.
Sebagai insan yang beriman, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita bisa menghadiri acara Rakorwasda pagi hari ini.
Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi ummat manusia dalam keseluruhan ucapan, sikap dan perbuatannya, baik dalam posisi sebagai pemimpin keluarga, umat, maupun sebagai Kepala Negara.
Perkenankan saya juga menghaturkan respek yang setinggi-tingginya kepada kepala Inspektorat dan jajarannya atas terlaksananya agenda Forum Rakorwasda Provinsi Sulawesi Barat dengan melibatkan para Kepala Daerah, Forkompimda, dan Instansi terkait lingkup Pemerintah se-Sulawesi Barat.
Terlebih lagi, dengan pelibatan, Kajati Sulbar, Irjen Kemendagri serta Korsubgah Wil. IV KPK sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Good Government and Clean Governance.
DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam tugas dan fungsi yang dimiliki, berkonsekuensi logis untuk ikut mendorong kapasitas birokrasi yang makin kompeteble, transformatif, berintegritas tinggi terutama dalam menempatkan seluruh aturan perundangan-undangan yang ada sebagai "kompas" dalam menggerakkan organisasi dengan seluruh fungsi pemerintahan yang ada.
Fungsi refresentatif yang secara inheren melekat pada diri setiap anggota DPRD, melalui Budgeting, Legislasi dan Pengawasan, kami jalankan dengan sepenuh hati, guna memastikan roda pemerintahan berjalan on the truck.
Pilihan tema Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) tahun ini “APIP Bersinergi, Cegah Korupsi, Pulihkan Ekonomi” dalam perspektif DPRD merupakan pilihan yang tidak hanya sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dalam dimensi Law Inforcement, tetapi juga sangat selaras dengan agenda perjuangan penuh ikhtiar kita semua selaku abdi negara, untuk bisa segera menata, menghimpun kembali seluruh resousrces ekonomi yang ada, agar bisa kembali bertumbuh, pulih dan bangkit lebih cepat di tengah kehidupan ekonomi rakyat yang masih sangat susah, dampak dari pandemi Covid-19.
Melalui Forum Rakorwasda ini, Pimpinan DPRD menaruh harapan yang sangat tinggi, kiranya menjadi momentum kita bersama melakukan evaluasi menyeluruh atas agenda pemerintahan yang dijalankan selama ini, sejauhmana asas manfaat dan korelasi positif antara kebijakan APBD dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, bagaimana kepatuhan pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan bebas korupsi. Pertanyaan ini bukan hanya dialamatkan pada eksekutif tapi juga DPRD Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat, agar konsen dalam perencanaan penganggaran, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan monitoring terutama dalam pembinaan aparatur di masa depan.
Tokoh muda Sulbar ini mengatakan, Sulbar yang sudah berusia 18 tahun telah banyak torehkan prestasi dan patut dibanggakan pada level nasional, namun kita dengan kesadaran yang jujur mengakui bahwa masih banyak pekerjaan tugas dan tanggung jawab belum kita capai.
Pada titik inilah kerja sinergitas dan kolaboratif, tekad dan komitmen yang kuat, tulus dan ikhlas di seluruh level pemerintahan, DPRD Provinsi dan Kabupaten, APIP didaerah masing-masing tak terkecuali aparat penegak hukum menjadi instrumen yang sangat menentukan bagi sistinibilitas untuk roda pembangunan.
"Kami percaya Pejabat Gubernur Sulbar Akmal Malik yang juga Dirjen Otonomi daerah Kemendagri, sepenuhnya akan mendedikasikan seluruh energi positifnya untuk mewujudkan Provinsi Sulbar sebagai daerah percontohan di Indonesia tentang bagaimana mengelola pemerintahan yang baik dan benar, terutama dalam memenimalisir potensi terjadinya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme serta hal-hal yang menyimpang lainya," kata Ketua Gojukai Sulbar ini.
Lanjut Rahim,hanya dengan komitmen yang kuat dan integritas yang tinggi, daerah bisa maju dan berkembang, kesejahteraan tidak hanya menjadi wacana publik, sosial trans selalu terjaga, marwah institusi pemerintahan terpelihara dengan baik, pembinaan, pengawasan dan pencegahan bisa lebih maksimal, dan penindakan hukum, pilihan paling akhir dari aparat penegak hukum.
"Selamat dan sukses kepada jajaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat atas pelaksanaan kegiatan ini, semoga menjadi momentum yang strategis untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan malabbi," tandas Abdul Rahim yang juga Ketua PTMSI Sulbar.
Kegiatan Rakorwasda tersebut dihadiri oleh Pejabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, Bupati se-Sulawesi Barat, Inspektur Jenderal Kemendagri, Direktur Korsup Wil. IV KPK RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulbar, Inspektur Provinsi Sulawesi Barat, para Asisten I Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat, Inspektur Kabupaten se-Sulawesi Barat, dan hadirin peserta Rakorwasda. (*/Hdr)
