Kantor Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulsel Rilis Kinerja APBN Hingga Akhir Januari 2023

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode hingga 31 Januari 2023 yang diselenggarakan Jumat, (24/02/2023) secara daring via aplikasi video telekomunikasi melalui tautan s.id/APBNSulsel2023.

Ringkasan Indikator Makro

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 5,09. Tingkat Kemiskinan meningkat dari 8,63% pada Maret 2022 menjadi 8,66% pada September 2022. Tingkat pengangguran menurun dari 5,75% pada Februari 2022 menjadi 4,51% pada Agustus 2022. Indeks Pembangunan Manusia meningkat jika dibandingkan tahun lalu, menjadi 72,82.

Inflasi

Tren inflasi gabungan 5 kota IHK di Sulsel cenderung sama dengan tren inflasi Nasional. Pada Januari 2023, gabungan 5 kota di Sulsel mengalami inflasi sebesar 5,83%. Tingkat inflasi Month to Month (MtM) Januari 2023 mencatat inflasi 0,63% dan tingkat inflasi Year to Tate (YtD) sebesar 0,63%.

Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Januari 2023, antara lain bensin, angkutan udara, beras, telur ayam ras, ikan cakalang/ikan sisik, tomat, rokok kretek filter, ikan bandeng/ikan bolu, kue kering berminyak, tarif kendaraan roda 2 online, tempe, ikan layang/ikan benggol, sabun detergen bubuk/cair, kangkung, dan bawang merah.

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Persentase pertumbuhan PDRB Sulsel dalam 1 dekade s.d. 2021 konsisten lebih tinggi dibandingkan Nasional. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sulsel tetap bertumbuh, mencapai 5,09, hanya saja lebih rendah dibandingkan pertumbuhan secara Nasional yang mencapai 5,31. Ekonomi Sulawesi Selatan pasca pandemi Covid-19 terus tumbuh positif. PDRB per kapita Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai Rp 65,59 juta, sedangkan Nasional sebesar Rp 71,03 juta.

Ekspor – Impor

Per Januari 2023, ekspor tercatat sebesar USD 232,68 juta (tumbuh 47,19% yoy), sedangkan impor tercatat sebesar USD 115,67 juta (tumbuh 110,10% yoy). Sehingga Neraca Perdagangan mencapai USD 117,01 juta. Dengan demikian, surplus neraca perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan ini terus berlanjut hingga memasuki bulan ke-36, melebihi rekor surplus nasional pada angka bulan ke-31.

Nickel adalah komoditi yang mendominasi ekspor dari Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat ekspor sebesar USD119,51 juta, sedangkan komoditi dominan pada impor adalah Gandum sebesar USD 30,41 juta. Negara tujuan ekspor terbesar adalah Jepang dengan ekspor mencapai USD125,00 juta, dan negara asal impor terbesar adalah Thailand sebesar USD 28,85 juta.

Realisasi Pendapatan

Penerimaan Dalam Negeri mencapai 49,31% yang disumbang oleh Penerimaan Perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) sebesar Rp1,15 Triliun dari target yang ditetapkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak tumbuh sebesar 17,08%, namun demikian penerimaan BLU baru mencapai 0,04% dari target yang ditetapkan.

Pajak

Target penerimaan Pajak untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp12,83 Triliun lebih tinggi dibandingkan target tahun 2022 sebesar Rp10,63 Triliun. Mengawali tahun 2023, pertumbuhan pajak sangat baik. Realisasi s.d. 31 Januari 2023 mencapai Rp1,10 Triliun atau 8,9%. Kinerja penerimaan pajak yang baik dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada bulan Desember sejalan dengan libur Nataru serta dampak implementasi UU HPP.

Pendapatan perpajakan mengalami kenaikan sebesar 46,59% disebabkan oleh PPh mengalami growth yang cukup bagus, khususnya PPh Pasal 25/29 Badan, selain PPh Pasal 25/29 Badan, setoran PPh Final dari program PPS juga berkontribusiatas realisasi penerimaan Jenis Pajak Pajak Penghasilan (PPh) hal ini disebabkan semakin membaiknya kondisi perekonomian.

Bea Cukai

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai sebesar Rp15,22 Miliar atau 3,39% diantaranya dipengaruhi oleh:
• Kebijakan penyesuaian tarif CHT;
• Kenaikan harga dan volume komoditas ekspor berupa Palm Kernel Shell; dan
• Realisasi impor gula, dengan rincian realisasi penerimaan sebagai berikut:

 Cukai Rp2,02 Miliar
 Bea Masuk Rp9,39 Miliar
 Bea Keluar Rp3,81 Miliar

Selain berperan sebagai community protector, Cukai juga berperan sebagai penerimaan dan meningkat melalui pemberantasan rokok illegal (Operasi Gempur). Kegiatan penindakan yang terkait dengan ketentuan cukai per Januari 2023 adalah sebagai berikut :

 Penindakan mencapai 58 penindakan dengan perkiraan Nilai BHP sebesar Rp2,37 Miliar;
 Penindakan terbesar (82,76%) dilakukan terhadap Hasil Tembakau (rokok);
 Penindakan HT tumbuh 20% atau mencapai 1,77 juta batang.

PNBP

Realisasi PNBP per Januari 2023 regional Sulawesi Selatan mencapai Rp82,29 Miliar, tumbuh 17,08% dibandingkan tahun 2022 dengan rincian : PNBP Lainnya Rp 81,60 Miliar dan PNBP BLU Rp 700 Juta.

Sampai dengan 31 Januari 2023 realisasi penerimaan hanya pada akun Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan lain-lain dengan total penerimaan sejumlah Rp 695 Juta, yakni sebesar 0,04% dari target tahunan. Share Realisasi Penerimaan BLUD Sulsel terhadap Nasional sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar 0,17%.

Realisasi Belanja

Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 19,84 % disebabkan oleh kenaikan pada semua jenis belanja. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena aktivitas masyarakat yang sudah normal dibanding tahun sebelumnya yang ada pembatasan. Selain itu juga karena adanya proses lelang yang lebih baik, khususnya pada Kementerian PUPR.

TKD terkontraksi -11,02 % dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan karena baru DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang telah disalurkan sedangkan DAU yang telah ditentukan pengunaaannya akan mulai salur di bulan Februari 2023.

Perkembangan Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp2,86 Triliun atau 5,47% dari total pagu sebesar Rp 52,24 Triliun, kontraksi 5,53% dari tahun sebelumnya.

 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp0,65 Triliun (2,86% dari pagu) tumbuh 19,84% dibanding tahun sebelumnya, terdiri dari:
o Belanja Pegawai Rp436,67 Miliar (4,96% dari pagu), tumbuh -1,19%
o Belanja Barang Rp105,50 Miliar (1,23% dari pagu), tumbuh 32,56%
o Belanja Modal Rp97,51 Miliar (1,92% dari pagu), tumbuh 462,16%
o Belanja Bansos Rp6,07 Miliar (8,06% dari pagu), lebih baik dari tahun sebelumnya yang tidak ada realisasi

 Realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp2,21 Triliun (7,46% dari pagu), kontraksi 11,02%, terdiri dari:
o Dana Bagi Hasil Rp70,70 Miliar (7,45% dari pagu) tumbuh 63,19%
o Dana Alokasi Umum Rp2,14 Triliun (11,64% dari pagu), kontraksi 12,34%
o Jenis transfer lainnya belum ada realisasi

Berdasarkan informasi dari Pemda, beberapa desa di wilayah Sulawesi Selatan telah siap salur, namun pagu dana desa belum ditetapkan oleh DJPK.

Penyaluran Pembiayaan

Penyaluran Pembiayaan UMi di Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp 1,99 Miliar untuk 443 debitur. Kabupaten Wajo menyalurkan pembiayaan UMi terbesar serta berkontribusi terhadap penyaluran KUR Sulsel sebesar 15,29 %. Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) merupakan penyalur pembiayaan UMi terbesar di Sulsel yang berkontribusi sebesar 49,53%. Belum terdapat penyaluran KUR di Sulsel untuk periode bulan Januari 2023. Hal ini disebabkan karena Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI terkait Pedoman Pelaksanaan KUR baru terbit pada tanggal 25 Januari 2023.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Supendi mengatakan, secara garis besar, data-data ekonomi makro regional Sulawesi Selatan menunjukkan data yang menggembirakan. Perekonomian tumbuh solid menjadi pondasi kuat dalam menghadapi resiko global di tahun 2023. Kinerja APBN di bulan Januari 2023 sangat baik. Penerimaan APBN tumbuh signifikan dibandingkan awal tahun 2023 yang menandakan pergerakan dan pemulihan ekonomi pasca COVID19.

Pemulihan ekonomi dan kegiatan masyarakat juga berdampak pada pertumbuhan belanja K/L pada APBN 2023 dibandingkan awal tahun 2022, namun hal ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan belanja TKD yang masih menunggu aturan pelaksanaan.

"APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas saat ini seperti kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial," tandas Supendi.(Hdr)