PEDOMANRAKYAT, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin menggelar rapat terbatas membahas kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Papua Tengah pada Rabu (2/8).
Rapat ini turut hadir Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Komjen Agus Andrianto yang mewakili Kapolri.
Ma'ruf mengatakan, pemerintah telah menetapkan masa tanggap darurat selama satu minggu di Papua Tengah. Namun, pihaknya akan memperpanjang masa tanggap darurat menjadi dua minggu.
"Kami sepakat ini akan ditambah. Kami sepakat ditambah menjadi 2 minggu. Nanti kami evaluasi lagi," kata Ma'ruf di Kediaman Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/8).
Ma'ruf menyebut, pemerintah lewat berbagai pihak telah mengirimkan bantuan dan bantuannya sudah sampai ke distrik yang terdampak. Ma'ruf mengakui, distribusi bantuan terkendala karena masalah cuaca.
"Pertama, soal kendala cuaca ini sebenarnya semua logistik sudah tersedia (untuk dikirimkan). Tetapi ada masalah cuaca dan kedua itu distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah itu tidak ada akses sehingga harus dipanggul, ya. Jadi itu persoalan," ungkapnya.
Kemudian untuk masalah kesehatan masyarakat yang terdampak, Ma'ruf mengatakan akan mendahulukan kelompok rentan, orang tua, dan anak-anak.
Apalagi, kasus kekeringan dan kelaparan di Papua Tengah menyebabkan 6 orang meninggal dunia, meski Ma'ruf menyebut mereka yang meninggal dunia bukan karena kelaparan.
"Terjadi kekeringan di sana dan cuaca ekstrem dan yang meninggal itu bukan karena kelaparan, tetapi karena diare dan karena cuaca," ungkap Ma'ruf.
"Iya (meninggal) karena kekeringan," lanjutnya.
Ma'ruf mengatakan, penyaluran bantuan ke distrik yang terdampak cukup sulit karena cuaca yang sering berubah dan jalanan darat yang kurang memadai.
"Kita persiapkan saja untuk mengantisipasi apabila udara tidak baik maka memang tidak mungkin ada jalan lain (untuk distribusi bantuan). Namun, kita siap sehingga apabila cuaca dalam keadaan baik kita siap untuk pengirimannya. Hanya memang distribusi ke tempat-tempat yang [curam] ini memang menjadi kendala yang sedang dicari solusinya selain dipanggul ini," pungkasnya.
Kekeringan terjadi selama dua bulan terakhir di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, menyebabkan 6 warga meninggal dunia dan berdampak kepada sedikitnya 7.500 orang.
Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensos Tri Rismaharini, Kepala BNPB Suharyanto, dan BPBD di daerah untuk secepatnya menangani masalah kekeringan itu.
Jokowi juga menyebut, pemerintah kesulitan menyalurkan bantuan karena masalah keamanan. (*)
