PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Beberapa pekan lalu, sejumlah portal media online menayangkan berita terkait dugaan pungli Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Mattoanging II Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dimana kepsek mendapatkan pembelaan dari kuasa hukumnya, Muhammad Hendra Cahyadi Ashary, SH, MH, C.IB. Namun pada Kamis (18/7/2024) kembali salah satu portal media online menayangkan berita dengan judul “Pengacara SDN Mattoanging II Overthinking”.
Dengan tayangan berita tersebut, kuasa hukum SDN Mattoanging II lagi-lagi angkat bicara, Jumat (26/7/2024). “Saya Adv Muhammad Hendra Cahyadi Ashary, SH, MH, C.IB selaku Kuasa Hukum SDN Mattoanging II Kecamatan Mariso, Kota Makassar menyoroti beberapa portal media online yang mana ada beberapa oknum wartawan dengan mudahnya menuding sekolah khususnya SDN Mattoangin II Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melakukan pungli tanpa memahami keadaan di lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, sebagai wartawan yang terdidik dan profesional harusnya lebih paham mana konteksnya antara pungli dan kontribusi sukarela yang diberikan orangtua murid untuk kemajuan sekolah dan kepentingan anaknya.
Lanjut Hendra, memang dalam dunia pendidikan kita kenal dengan bantuan dana BOS. Tetapi tidak semua bisa dibiayai oleh dana BOS. Ketika ada kegiatan yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS, maka disinilah pentingnya dukungan orang tua murid dan komite sekolah berkontribusi untuk kepentingan sekolah dan kemajuan anaknya.
“Nah, saat orang tua murid membantu secara sukarela itu merupakan amal jariyah dan menjadi tabungan akhirat kita. Karenanya, saya meminta kepada teman-teman wartawan yang profesional harusnya bisa membedakan antara pungli dengan kontribusi secara sukarela yang dilakukan oleh orangtua murid untuk kemajuan sekolah,” ujarnya.
“Sebab ketika tudingan tersebut dilontarkan tanpa didasari verifikasi sebelumnya, justru akan merusak citra nama baik sekolah dan dapat menghambat upaya peningkatan mutu dunia pendidikan,” sambung Hendra.
“Marilah kita menjaga integritas dan reputasi dari seorang wartawan yang profesional dan bekerja sama untuk masa depan anak-anak kita, karena dunia pendidikan adalah tanggung jawab kita semua dan membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa agar tidak ditindas oleh penjajah seperti masa lalu sebelum indonesia merdeka,” harapnya.
“Saya selaku kuasa hukum dari SDN Mattoanging II Kecamatan Mariso, Kota makassar, menilai isu dan kritikan yang tidak berdasarkan pemahaman mendalam dapat menciptakan polemik bahkan dapat mencederai reputasi sekolah yang dikritik tanpa melakukan verivikasi sebelumnya,” tambah Hendra.
Ia menjelaskan lagi, dengan menjalankan tugas sebagai wartawan berperan penting dalam memberikan informasi yang kritis dan berimbang kepada masyarakat serta memainkan peran kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam masyarakat.
Terkadang juga ada beberapa oknum wartawan masih minim pemahamannya terkait dunia jurnalistik dengan melemparkan opini-opini publik yang diduga dapat menyesatkan pembaca, pendengar maupun pemirsa walapun tidak semua wartawan seperti itu, seperti yang terjadi di SDN Mattoanging II Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
Tidak seharusnya wartawan membuat atau menyebarkan pemberitaan keliru. Seorang wartawan memiliki tanggung jawab etis dan profesional untuk menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berita hoax atau keliru karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar jurnalisme yang mencakup kebenaran, keadilan, dan integritas.
