PEDOMANRAKYAT, ENREKANG – Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sukses meraih penghargaan UHC Awards 2024 kategori Madya. Prestasi ini diraih berkat pencapaian yang membanggakan di bidang kesehatan, dengan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage-UHC) yang telah mencapai lebih dari 98%.
Dengan mengusung tema, "Satu Dekade Program JKN/KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia." Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, kepada Pj Bupati Dr. H. Baba, di The Krakatau Grand Ballroom, Jalan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Pintu 1, Kota Cipayung, Jakarta Timur, pada Kamis, (08/08/2024).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy; Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti; Presiden International Social Security Association (ISSA), Muhammed Azman; serta tamu undangan lainnya, termasuk Kadis Kesehatan Enrekang, Nujanna Mandeha dan Kepala BPJS Enrekang, Imran Hasyim yang turut hadir mendampingi Pj Bupati.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Universal Health Coverage (UHC) adalah konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa hambatan finansial. Di Indonesia, konsep ini diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pada tahun 2024, target kepesertaan JKN yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah minimal 98 persen dari total populasi.
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi pencapaian UHC di Indonesia yang telah melampaui target, dengan lebih dari 275 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk terdaftar dalam Program JKN-KIS. "Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah," ungkap Wapres dalam Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC Award) 2024 di The Krakatau Grand Ballroom, Jakarta Timur, Kamis (08/08/2024).
Mesti begitu, Wapres mengingatkan bahwa evaluasi program ini harus dilakukan secara terus-menerus, terutama terkait masalah tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang terhenti. "Saya berharap masalah ini tidak menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan," tegasnya.
Wapres juga menyampaikan pesan penting kepada para pemangku kepentingan.
Pertama, perluas jangkauan kepesertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam menyosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. "Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS," tambahnya.
Kedua, Wapres meminta pendekatan yang lebih efektif dan solutif untuk masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya. "Evaluasi sistem pembayaran yang ada, termasuk kemungkinan restrukturisasi atau insentif bagi yang melunasi kewajibannya lebih awal," imbuhnya. Ketiga, Wapres menekankan pentingnya ketepatan penyaluran subsidi pembayaran agar benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. "Pastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan," tegasnya. Wapres juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala biaya dan lokasi.
Senada dengan Wapres, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa capaian 98 persen UHC ini adalah prestasi luar biasa bagi Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa prestasi ini tidak berarti jika tidak menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. "Ini adalah tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab saya sesuai dengan Inpres. Kita harus berusaha keras mewujudkan keadilan sosial, khususnya di sektor pelayanan kesehatan," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti melaporkan bahwa kepesertaan JKN meningkat dari tahun ke tahun, dengan cakupan mencapai di atas 98 persen dari total penduduk. Sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota (96 kota dan 364 kabupaten) telah mencapai UHC di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk. "Hingga 1 Agustus 2024, tercatat 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk telah terdaftar dalam Program JKN," ungkapnya.
Untuk meningkatkan pelayanan JKN, Ghufron menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan terus berinovasi. Beberapa inovasi yang dikembangkan termasuk aplikasi Mobile JKN, Pandawa, Care Center 165, Program JELITA (Jenis Layanan Registrasi dan Reaktivasi Peserta), Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA), BPJS Keliling, serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk berobat. "BPJS Kesehatan akan terus berinovasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan terwujudnya perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia dengan layanan yang mudah, cepat, dan setara," tegasnya optimis.
Pj Bupati Enrekang, Dr. H. Baba, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang berhasil diraih oleh Kabupaten Enrekang. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk terus berinovasi dan bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Enrekang. "Semoga penghargaan ini mendorong kita untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tulisnya Kamis (08/08/2024).
