Temuan BPK RI, Inakor Minahasa Laporkan Bapenda Minahasa ke APH

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, MINAHASA - Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Minahasa ditemukan adanya ketidaktertiban dalam pengelolaan anggaran oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa.

Ketidaktertiban administratif tersebut salah satunya ada pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Minahasa.

Dari hasil audit BPK RI TA 2023 ditemukan terdapat kekurangan penerimaan atas pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp. 519.281.652,15,-. Pada kekurangan tersebut baru dilakukan penyetoran ke kas daerah senilai Rp. 237.716.369,74.
Sisa tiga jenis kekurangan penerimaan pendapatan pajak daerah yang belum ditindak lanjuti senilai Rp. 281.565.282,41.

Dengan rincian :
1. Pemungutan pajak hotel tidak tertib, terdapat omzet yang tidak dilaporkan sebagai dasar pengenaan pajak senilai Rp. 103.845.000,00.

2. Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan tidak tertib, terdapat kekurangan penerimaan senilai Rp. 39.582.920,05.

3. Pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak tertib, terdapat kekurangan penerimaan senilai Rp.138.137.362,36.

Hasil audit juga menemukan adanya pemindahan dana senilai Rp. 15.548.963,00 ke rekening pribadi Bendahara Pengeluaran.

Dari beberapa temuan tersebut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Minahasa Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (DPD Minahasa LSM INAKOR) Darwin Najoan menyampaikan atas dasar kajian internal lembaga perlunya campur tangan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak lanjuti temuan tersebut.

Disamping itu Darwin juga menegaskan dan meminta kepada jajaran pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Minahasa agar mengevaluasi kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa atau bahkan mencopot karena dinilai tidak optimal dalam mengendalikan dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan pengelolaan pajak yang menjadi tanggungjawabnya.

"Temuan tersebut sudah kita Inakor teruskan ke APH dalam hal ini Kejaksaan Negeri Minahasa. Masih ada yang sementara kita kaji untuk bukt-bukti tambahan," tutup Darwin. (dn)

Baca juga :  Kadis PUPR Sinjai Gelar Resepsi Pernikahan Putra Pertamanya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Momentum HGN 2025: SMPN 1 Sinjai Tampilkan Kebinekaan Lewat Pakaian Adat

PEDOMANRAKYAT, SINJAI -- Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 25 November 2025 di Kabupaten Sinjai berlangsung meriah. Di UPTD...

Piala Dunia U-17, Austria & Portugal Bentrok di Final

PEDOMANRAKYAT, QATAR - Portugal akhirnya untuk pertama kalinya masuk final Piala Dunia U-17 setelah menang 6-5 atas Brasil...

Tokoh Agama dan Masyarakat Tomoni Timur, Rakor Perkuat Harmonisasi Umat Beragama

PEDOMANRAKYAT, LUWU TIMUR — Upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur kembali ditegaskan...

H Afdal: Tahun 2026, Kuota Haji Soppeng Meningkat dari 237 Menjadi 906 Orang 

PEDOMANRAKYAT,SOPPENG , Jumlah kuota haji yang dialokasikan untuk Kabupaten Soppeng meningkat dari tahun tahun sebelumnya dan terakhir tahun...