Sementara itu, Ahmad Akkas, salah satu perumus Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (IMAI), menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan perlu dipertanyakan netralitasnya. Salah satunya adalah karena dalam debat kedua ini melibatkan Hasrullah, salah satu akademisi Universitas Hasanuddin yang selama ini dikenal dari opini-opininya cenderung memihak kepada salah satu calon Gubernur.
Kalau memang KPU Sulsel menganggap Hasrullah akademisi, apa tidak ada akademisi lain yang lebih netral dan tidak pernah beropini yang menggiring ke salah satu paslon ? Apa KPU Sulsel tidak mengamati perkembangan ?
Menurutnya Hasrullah tidak layak dan tidak pantas dijadikan panelis karena kecenderungannya berpihak. Selama ini Ahmad Akkas memilih mendiamkan kecenderungan KPU memakai panelis yang cenderung tidak berpihak, namun masih diulang pada debat kedua ini, makanya kegerahannya menyebabkan Ahmad Akkas bersuara.
Seperti pada Debat pertama lalu, KPU Sulsel memakai Ema Husain yang menurut laporan kawan-kawannya dari komentarnya di beberapa Grup Whatsapp terindikasi berpihak pada salah satu paslon tertentu.
“Kebiasaan ini tidak bagus dibudayakan, carilah panelis yang netral yang dari rekam jejaknya tidak terlihat kecenderungannya pada pihak tertentu,” lanjutnya. (*)
