PEDOMANRAKYAT, ENREKANG – Andi Izwan Alfatih selaku Kordinator Aliansi Mahasiswa bersama Masyarakat Massenrempulu melaporkan beberapa Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa di Kabupaten Enrekang terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa ke Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan.
Saat dikonfirmasi. Izwan Alfatih menyampaikan, pelaporan di Polda Sulawesi Selatan terhadap sejumlah kepala desa dan mantan kepala desa terkait dengan pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa tahun 2018-2023 dan 2020 - 2024 yang di indikasikan tidak sesuai spesifikasi .
Laporan dan bukti- bukti yang ditemukan di lapangan terkait pekerjaan yang menggunakan ADD yang dikerja sejumlah kepala desa dan mantan kepala desa jelas sekali tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya .
“Laporan kami sudah diterima langsung oleh Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, dengan segala kerendahan hati memohon agar kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku” ucap Andi Izwan dengan tegas ke awak media, Sabtu (16/11/2024)
Ia menambahkan bahwa, adapun beberapa aturan yang jelas di langgar oleh sejumlah Kepala Desa Dan Mantan Kepala Desa diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Adapun beberapa mantan Kepala Desa yang terlapor terkait pengelolaan ADD desanya perlu dilakukan pemeriksaan yakni Mantan Kades Karueng pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Pundilemo pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Pana pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Batu Ke'de pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Tallu Ngura pengelolaan 2018-2023, Mantan Kades Siambo pengelolaan ADD 2018-2023 ,Mantan Kades Puncak Harapan pengelolaan ADD 20218-2023, Mantan Kades Patondon Salu pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Langda pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Singki pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Saruran pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Tampo pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Patongloan pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Benteng Alla pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Tanete pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Tuncung pengelolaan ADD 2018-2023, Mantan Kades Pepandungan ADD 2018-2023.
Serta sejumlah kepala desa yang masih defenitif yakni Kades Cemba pengelolaan ADD 2020-2024, Kades Batumila pengelolaan ADD 2020-2024 dan Kades Ongko pengelolaan ADD 2020-2024 . Ironisnya lagi, Bahkan ada Desa yang di tahun anggaran ini sudah hampir habis anggarannya namun belum terlihat pekerjaan yang sesuai laporan penggunaan dana desa.
“Kami berharap kepada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan agar laporan yang dimasukkan agar betul- betul diproses demi terciptanya pemerintahan desa yang bersih dari indikasi dugaan korupsi Alokasi Dana Desa di bumi massenrempulu," tegas Izwan nama sapaannya . (*/)
