PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Aksi damai berlangsung di depan Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Senin (25/11/2024). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Hukum dan Anti Mafia Hukum turun ke jalan menyuarakan tuntutan mereka terkait pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan.
Massa aksi mendesak Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan praperadilan terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) nomor Print-110/R.4/Fd.1/01/2017 tanggal 31 Januari 2017. SP3 tersebut mengacu pada dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Laboratorium Bahasa Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.
Suaib, Jenderal Lapangan aksi ini, menyatakan langkah mereka adalah bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum di Sulsel, khususnya dalam memberantas korupsi.
Dalam orasinya, Suaib menyebut, kasus tersebut memerlukan perhatian serius dari pengadilan, terlebih karena salah satu tersangka kini mencalonkan diri sebagai bupati.
“Kami hadir di sini untuk meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan gugatan ini dan memerintahkan Kejati Sulsel melanjutkan penyidikan serta menyidangkan para tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya,” tegas Suaib.
Ia menambahkan, keterlibatan seorang calon kepala daerah dalam kasus ini mencerminkan buruknya tata kelola hukum di Sulsel.
