PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Isu penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali mencuat, memicu diskusi di berbagai kalangan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk meninjau dan mempertimbangkan penghapusan sistem yang telah lama digunakan ini.
Instruksi tersebut pun sampai ke daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Iqbal Najamuddin, menyatakan pihaknya siap mengikuti kebijakan pusat jika sistem zonasi benar-benar dihapus mulai 2025 mendatang.
“Maka, ketika pemerintah pusat memberlakukan penghapusan sistem zonasi, kami di daerah akan mengikuti kebijakan tersebut,” ujar Iqbal, saat ditemui di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Disdik Sulsel, Senin (09/12/2024).
Meski demikian, menurutnya, wacana ini masih dalam tahap awal tanpa dasar hukum yang jelas. “Belum ada legal standing berupa peraturan menteri yang dikeluarkan terkait hal ini. Saat ini, kami masih mengacu pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021,” ungkapnya.
Mempersiapkan Perubahan
Kadisdik Sulsel memastikan pihaknya tetap menggunakan kerangka kerja jalur PPDB yang ada, seperti jalur afirmasi, zonasi, perpindahan orang tua, dan prestasi, untuk sementara waktu.
Namun, ia menegaskan, jika penghapusan zonasi disahkan, Disdik Sulsel akan menyesuaikan kebijakan yang baru pada pelaksanaan PPDB 2025.
“Kalau sistem zonasi dihapuskan, maka kami akan menunggu arahan dari Permendikbud yang baru. Saat ini, kami terus mempersiapkan segala kemungkinan,” ujarnya.
Selain fokus pada sistem penerimaan siswa baru, Disdik Sulsel juga tengah berupaya keras mengatasi permasalahan anak tidak sekolah (ATS) di Sulawesi Selatan, yang berdasarkan data Kementerian Pendidikan mencapai sekitar 140.000 anak.
Mengembalikan Anak Tidak Sekolah
