Kerugian Negara Capai Rp 8 Miliar
Menurut Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, perbuatan para tersangka mengakibatkan pembangunan perpipaan air limbah ini tidak selesai sesuai target, dengan selisih bobot pengerjaan mencapai 54,20%. Berdasarkan hasil audit ahli, kerugian negara akibat pembayaran proyek yang tidak sesuai progres mencapai Rp 8.092.041.127 (delapan miliar sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
Dijerat Pasal Berlapis
Para tersangka dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu :
– Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
– Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Perkara Segera Disidangkan
Setelah proses tahap II ini, Jaksa Penuntut Umum akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Jika terbukti bersalah, para tersangka terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat proyek ini bertujuan meningkatkan infrastruktur sanitasi di Makassar, tetapi justru menjadi ladang korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.(Hdr)
