PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Komisi C DPRD Sulawesi Selatan mengeluarkan rekomendasi keras kepada Pemerintah Provinsi Sulsel untuk menghentikan sementara persetujuan pembagian *Participating Interest* (PI) 2,5% sektor migas di Kabupaten Wajo. Kebijakan ini dinilai melanggar Permen ESDM No. 37/2023 yang menetapkan batas maksimal PI 10% dan dianggap merugikan keuangan daerah.
Latar Belakang: PI 2,5% vs Laba Rp300 Miliar/Tahun
Berdasarkan data Cumulative Oil Production (COT) Universitas Hasanuddin, laba PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES), operator migas Wajo sejak 1990-an, mencapai Rp300 miliar lebih pada 2023.
Namun, BUMD Pemkab Wajo hanya mendapat 2,5% PI yang harus dibagi 'fifty-fifty' dengan PT Sulsel Andalan Energi (SAE), BUMD milik Pemprov Sulsel.
"Hasil bagi ini sangat timpang. PI 2,5% dibagi dua berarti masing-masing hanya dapat 1,25%. Padahal aturan maksimal 10%," tegas Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Andre Prasetyo Tanta, usai Rapat Dengar Pendapat dengan PT SAE, Selasa (11/02/2025).
Tiga Alasan Penolakan Komisi C
1. Pelanggaran Batas Maksimal PI : PI 2,5% jauh di bawah ketentuan Permen ESDM 37/2023.
2. Ketimpangan Pembagian : BUMD Wajo dan PT SAE hanya dapat Rp3,75 miliar/tahun dari laba Rp 300 miliar.
3. Masa Operasional Panjang : EEES telah mengelola migas Wajo sejak era 1990-an, namun baru bagi PI mulai 2023.
"Harus ada negosiasi ulang agar daerah dapat porsi adil. Administrasi PI ini belum final, masih bisa dikoreksi," tambah anggota Komisi C, Hamzah Hamid.
PT SAE Akui Kecewa : "2,5% Hanya Cukup Biaya Operasional"
Direktur Utama PT SAE, Hasballah, mengaku pihaknya terpaksa menyetujui PI 2,5% di era Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
"Bagi hasil ini hanya untuk menutup biaya operasional kami. Belum lagi kami diminta menyetor PAD ke Pemprov. Kami pun kecewa," ujarnya.
Menurut Hasballah, keputusan ini dibuat terburu-buru saat masa transisi kepemimpinan daerah.
Dukungan Data Unhas jadi Senjata Legislator
Laporan COT Unhas menjadi basis argumen Komisi C :
- Investasi EEES di Wajo telah berjalan 34 tahun (1990-2024).
- Potensi migas Wajo masih tersisa 15 tahun.
- Kebutuhan renegosiasi untuk koreksi profit sharing.
"Kami tak mau daerah terus dirugikan. PI harus direvisi sesuai kemampuan ekonomi terkini," tegas Andre yang berasal dari Fraksi NasDem.
Apa Langkah Selanjutnya ?
1. Surat rekomendasi resmi akan dikirim ke Pemprov Sulsel dan PT SAE pekan ini.
2. Pemprov diminta menghentikan sementara proses administratif PI.
3. Pembentukan tim negosiasi ulang dengan melibatkan DPRD, Pemkab Wajo, dan PT EEES.(Hdr)
