Lebih lanjut Alif mengungkapkan, Komisi Yudisial Republik Indonesia telah menjatuhkan sanksi terhadap Ketua Majelis Hakim Suratno, SH, beserta hakim anggota Adhar, SH, M.Hum, Harto Pancono, SH.
Mereka menghilangkan 12 alat bukti dari 60 alat bukti surat yang diajukan oleh ahli waris, atau tergugat I, Drs. Saladin Hamat Yusuf, dkk dalam persidangan.
“Hakim menghilangkan alat bukti surat penting dalam perkara ini. Ini merupakan bentuk pelanggaran serius dalam proses peradilan apalagi telah terbukti berdasarkan putusan Komisi Yudisial RI,” tegas Alif.
Permintaan Tindak Lanjut Aparat Penegak Hukum
Alif mengaku telah mengajukan surat kepada Kapolrestabes Makassar, Kapolda Sulawesi Selatan, serta Pengadilan Negeri Makassar terkait permasalahan ini. Namun, menurutnya, hingga kini surat tersebut belum mendapat tanggapan.
“Saya berbicara atas dasar hukum. Seharusnya ada respons dari pihak terkait karena ini menyangkut keadilan,” ujarnya.
Pihak ahli waris berharap aparat penegak hukum menindak tegas mafia hukum dan mafia peradilan agar hukum di Indonesia bisa berjalan dengan adil dan transparan.
“Negara kita adalah negara hukum. Proses hukum harus berjalan dengan baik sesuai dengan konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945,” pungkas Alif.(Hdr)
