PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Proses eksekusi lahan Gedung Hamrawati seluas 12.931 meter persegi di Jalan AP Pettarani, Makassar, pada Kamis (13/2/2025), menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk ahli waris.
Eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Namun, ahli waris menilai eksekusi tersebut bermasalah karena adanya pemalsuan dokumen dalam proses peradilan.
Dugaan Pemalsuan Alat Bukti Surat
Muhammad Alif Hamat Yusuf, pengacara sekaligus ahli waris Gedung Hamrawati mengungkapkan, pemohon eksekusi, Andi Baso Matutu, saat ini masih mendekam di penjara.
Ia dinyatakan bersalah karena menggunakan alat bukti surat palsu dalam perkara perdata nomor 49/PDT.G/2018/PN.MKS yang menjadi dasar eksekusi lahan tersebut.
“Alat bukti surat palsu yang digunakan antara lain tanda tangan Camat Panakukang saat itu, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, serta akta pembagian warisan dari Pengadilan Agama Bulukumba,” ujar Alif dalam konferensi pers di sebuah warung kopi di kawasan Anggrek, Makassar, Minggu (16/02/2025) petang.
Alif juga menambahkan, masih ada proses hukum yang berjalan di Polrestabes Makassar terkait dugaan pemalsuan rincik tanah.
Sanksi Komisi Yudisial terhadap Hakim
Lebih lanjut Alif mengungkapkan, Komisi Yudisial Republik Indonesia telah menjatuhkan sanksi terhadap Ketua Majelis Hakim Suratno, SH, beserta hakim anggota Adhar, SH, M.Hum, Harto Pancono, SH.
Mereka menghilangkan 12 alat bukti dari 60 alat bukti surat yang diajukan oleh ahli waris, atau tergugat I, Drs. Saladin Hamat Yusuf, dkk dalam persidangan.
“Hakim menghilangkan alat bukti surat penting dalam perkara ini. Ini merupakan bentuk pelanggaran serius dalam proses peradilan apalagi telah terbukti berdasarkan putusan Komisi Yudisial RI,” tegas Alif.
Permintaan Tindak Lanjut Aparat Penegak Hukum
Alif mengaku telah mengajukan surat kepada Kapolrestabes Makassar, Kapolda Sulawesi Selatan, serta Pengadilan Negeri Makassar terkait permasalahan ini. Namun, menurutnya, hingga kini surat tersebut belum mendapat tanggapan.
“Saya berbicara atas dasar hukum. Seharusnya ada respons dari pihak terkait karena ini menyangkut keadilan,” ujarnya.
Pihak ahli waris berharap aparat penegak hukum menindak tegas mafia hukum dan mafia peradilan agar hukum di Indonesia bisa berjalan dengan adil dan transparan.
“Negara kita adalah negara hukum. Proses hukum harus berjalan dengan baik sesuai dengan konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945,” pungkas Alif.(Hdr)
