PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Legislator DPRD Sulsel, Kadir Khalid, menyatakan kesiapannya membantu pengalokasian anggaran untuk kegiatan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sulsel.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi BMPS yang digelar di Gedung Guru Disdik Sulsel, Selasa (25/02/2025).
“Kita sudah menyiapkan banyak aplikasi dan program pelatihan yang nantinya akan dianggarkan di DPRD Sulsel. Saya siap membantu, apalagi saya juga merupakan salah satu pengurus BMPS,” ungkap Kadir dari Partai Golkar.
Namun, ia mengungkapkan kekhawatiran terkait kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan pada daerah.
“Ada pemotongan bantuan keuangan hingga 50 persen untuk daerah. Kita harus memutar otak agar tetap dapat menjalankan kegiatan. Intinya, semangat kebersamaan dan persatuan harus tetap terjaga,” tambahnya.
Di sisi lain, BMPS saat ini mengandalkan dana mandiri dari para anggotanya. Bendahara Umum BMPS, Dr Mulyono menjelaskan, setiap yayasan membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan untuk mendukung kegiatan BMPS.
“Iuran tersebut dibayarkan oleh yayasan, bukan per sekolah, sehingga dana yang terkumpul dapat mendukung berbagai program kami,” jelasnya.
Ketua Umum BMPS Sulsel, Irman Yasin Limpo, mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dari anggota DPRD.
“Kita bersyukur karena mendapat dukungan dari dewan. Ke depan, BMPS akan terus menggelar kegiatan agar eksistensi BMPS semakin kuat di Sulsel,” tegas Irman.
Sesi tanya jawab yang berlangsung selama rapat koordinasi juga menyimpan berbagai pertanyaan kritis dari peserta.
Pembina Yayasan Muttakim, Muhammad Rais, mengharapkan agar pengurus BMPS dapat menunjukkan kinerja nyata. “Kita harapkan pengurus BMPS tidak hanya berhenti pada wacana di forum ini, tetapi benar-benar memberikan perhatian, terutama bagi sekolah-sekolah kecil,” papar Rais.
Tak ketinggalan, mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Maros, Dr Nazaruddin, menambahkan, BMPS perlu melakukan verifikasi anggaran yang dialokasikan ke daerah dan swasta.
“Kita seperti dianaktirikan antara negeri dan swasta. Oleh karena itu, BMPS perlu mengecek ke pusat mengenai besaran alokasi anggaran untuk masing-masing pihak,” ujarnya.
Hasil rapat yang berlangsung selama lima jam tersebut akan diteruskan ke BMPS Pusat untuk ditindaklanjuti. Sinergi antara DPRD Sulsel dan BMPS diharapkan dapat menjaga kesinambungan program-program pendidikan swasta di tengah tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.(Hdr)
