PEDOMANRAKYAT, PINRANG – Isu dualisme kepemimpinan di Tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pinrang, akhirnya benar-benar terjadi, setelah Bohari Sunre menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XVI yang digelar di Hotel MS Pinrang pada (8/3) kemarin.
Dalam Musda tersebut, Bohari Sunre resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Formatur DPD II KNPI Kabupaten Pinrang Periode 2025-2028 setelah sebelumnya mendapatkan SK dari DPD I KNPI Sulsel sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD II KNPI Pinrang.
Akan tetapi, 4 bulan sebelumnya, yakni November 2024 bertempat di Hotel yang sama, Hotel MS Pinrang, Rapimda dan Musda ke XVI DPD II KNPI Pinrang juga telah dilaksanakan, dengan mendudukkan Salman sebagai Ketua terpilih DPD II KNPI Pinrang. Sementara Bohari Sunre yang juga menjadi calon kandidat Ketua, kala itu, tidak terpilih.
Bahkan Musda XVI, melahirkan kesepakatan bersama dengan menyatukan Dualisme kepemimpinan di tubuh KNPI Pinrang periode 2021-2023 antara Haeruddin Tora dengan Muh. Zainal Arifin.
Namun entah mengapa, pada Januari 2025, sebulan setelah Musda versi Salman, tiba-tiba Ketua DPD I KNPI Sulsel, A Surahman Batara mengeluarkan SK penunjukkan Bohari Sunre sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD II KNPI Pinrang, untuk melaksanakan Rapimda dan Musda.
Banyak OKP menilai, kejadian Musda XV KNPI Pinrang akhirnya kembali terulang pada Musda XVI ini dengan melahirkan dua kepemimpinan di tubuh KNPI Pinrang, KNPI versi Salman dan versi Bohari Sunre, yang masing-masing memiliki legitimasi dan dihadiri perwakilan OKP dan 12 DPK KNPI yang ada di Pinrang.
Melalui rilisnya, Salman mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan Rapimda dan Musda ke 16 yang dihadiri kepengurususan periode sebelumnya. Bahkan Zaenal dan Haerudin sudah ber-MoU untuk menyatukan kepengurusan melalui Musda bersama di hadapan OKP yang hadir.
Menurut Salman, Musda KNPI yang digelar itu adalah hasil keputusan Rapimda tersebut. Hampir semua OKP besar yang terdaftar di KNPI Pinrang, seperti HMI, lembaga-lembaga Muhammadiyah, lembaga-lembaga NU, BKPRMI, sayap partai, Banom Pemuda Pancasila, GMKI, serta 12 DPK KNPI masing-masing mengirimkan utusan dalam Musda bersama tersebut.
Salman juga menegaskan, dualisme hanya ada jika terdapat dua KNPI yang diakui negara melalui SK Kemenkumham. Silakan diverifikasi, kalau hanya ada satu yang memiliki legalitas, maka hanya ada satu KNPI Pinrang.
Ke depan ini, sebut Salman, masih banyak hal yang harus dilakukan sebagai pemuda untuk berkontribusi bagi daerah. Perpecahan hanya akan menguntungkan pihak tertentu atau malah merugikan kedua belah pihak. Lalu siapa yang diuntungkan? Mungkin tidak ada, atau mungkin hanya “dalang” yang bermodalkan hasutan.
Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pinrang, Yusran menyatakan, Musda KNPI sudah selesai November lalu dan itu sudah disepakati oleh dua kepengurusan sebelumnya. Bahkan, prosesnya telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Rapimda yang diikuti oleh seluruh OKP di bawah naungan KNPI.
“Lantas mengapa sekarang ada lagi yang membuat Musda baru? Ini jelas upaya memecah belah yang tidak bertanggung jawab,” kata Yusran, Sabtu (8/3) lalu.
Menurut Yusran, Musda KNPI versi Bohari yang digelar ini justru merusak persatuan KNPI yang telah diperjuangkan oleh OKP melalui Rapimda.
Yusran bilang, Bohari merupakan kandidat Calon Ketua yang kalah dalam Musda penyatuan yang telah dilaksanakan November lalu.
“Musda penyatuan KNPI November itu yang sah dan telah menggunakan anggaran resmi dari pemerintah, sehingga kepengurusan yang lahir dari Musda tersebut adalah kepengurusan yang diakui secara legal dan didukung oleh pemerintah serta telah melalui mekanisme yang benar,” ujarnya.
