Yusran mempertanyakan niat pihak yang kalah dalam Musda sebelumnya yang kembali kembali menggelar Musda tandingan.
“Masa orang yang kalah malah memecah belah KNPI yang susah payah disatukan oleh Rapimda? Ini justru menunjukkan bahwa ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang ingin merusak soliditas pemuda Pinrang,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Hendra Saniman, utusan HMI Cabang Pinrang yang hadir pada Musda November lalu. Menurutnya, Musda ke-XVI KNPI Pinrang telah selesai pada November dan diikuti oleh seluruh OKP yang berhimpun di KNPI.
Hendra mengatakan, pada Musda November itu, HMI ikut aktif sebagai peserta dan telah memberikan rekomendasi kepada Salman sebagai Ketua KNPI.
“Rekomendasi itu kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas upayanya mempersatukan KNPI yang sebelumnya sempat terpecah,” ujar Henra.
Hendra berujar, Musda penyatuan yang telah dilaksanakan itu merupakan hasil kesepakatan bersama dan harus dihormati oleh semua pihak. Apalagi, proses tersebut telah melalui Rapimda yang melibatkan seluruh OKP dan dihadiri oleh dua kepengurusan KNPI sebelumnya.
“Musda tersebut bukan hasil keputusan sepihak, melainkan lahir dari keinginan bersama untuk menyatukan pemuda di Pinrang. Jadi, tidak ada alasan untuk menggelar Musda lagi,” ujarnya.
Bohari Sunre pada versi Musda XVI ini, resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Formatur DPD II KNPI Kabupaten Pinrang Periode 2025-2028. Bohari mengatakan komitmennya untuk membawa KNPI Pinrang menjadi organisasi yang lebih inklusif dan progresif.
“Ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya mengajak seluruh elemen pemuda untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Pinrang,” ujar Bohari, tanpa sedikit pun menyinggung pelaksanaan Musda XVI sebelumnya yang berintikan penyatuan dualisme kepemimpinan di tubuh KNPI periode 2021-2023.
Asisten Administrasi Umum Setda Pinrang, Syamsumarlin, saat membuka Musda ke XVI KNPI Pinrang versi Bohari meminta penyatuan kembali dualisme kepengurusan KNPI Pinrang ini antara KNPI versi Salman dan KNPI versi Bohari.
Menurut Sumarlin, pemerintah senantiasa mendorong organisasi kepemudaan ini bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun Pinrang.
“Bupati Pinrang sangat menginginkan dan mengupayakan penyatuan KNPI Pinrang ini agar bisa Solid,” pinta Sumarlin, yang juga ketua KAHMI Pinrang.
Dari kedua Musda KNPI Pinrang ini, tidak dipungkiri tentu masing-masing menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Hanya saja, yang jadi pertanyaan, anggaran yang digunakan bersumber dari mana? Jika keduanya menggunakan anggaran bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Badan Kesbangpol Pinrang, lantas bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Bolehkah dalam dua kegiatan yang sama dengan organisasi yang sama, menggunakan anggaran yang sama pula?
Jelasnya bahwa diharapkan, tidak ada ada lagi dualisme kepengurusan di tubuh KNPI Pinrang sekarang dan ke depannya. Hadirnya kepemimpinan yang baru dan solid, juga diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan visi pemuda yang lebih inovatif dan berdaya saing di Pinrang. (sibush)
