PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Dalam sebuah upaya nyata mengukuhkan komitmen terhadap kesetaraan dan keberagaman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulsel resmi meluncurkan Program INKLUSI bagi Komunitas Ragam Gender, Jumat siang, 14 Maret 2025, di Hotel Harper, Jl. Perintis Kemerdekaan.
Acara kick off ini digelar dalam sebuah pertemuan multistakeholder yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, aktivis, dan perwakilan organisasi non-pemerintah, sekaligus menandai fase terakhir dari fase 1 program kemitraan Indonesia-Australia.
Direktur Eksekutif Daerah PKBI Sulsel, Andi Iskandar Harun, membuka acara dengan penuh antusiasme. Dalam sambutannya, beliau menegaskan program ini merupakan langkah strategis untuk memberikan ruang dan akses yang adil bagi komunitas ragam gender.
"Tahun 2025 merupakan titik penting dalam program kemitraan ini. Kami optimis, dengan mengutamakan hak-hak dan keberagaman, masyarakat kita akan semakin inklusif," ujarnya.
Ia juga menyinggung nilai historis, menyampaikan, "orang terdahulu di masa kerajaan telah mengakui adanya lima gender.
Kini, meskipun penambahan hanya satu gender saja sudah menimbulkan berbagai reaksi, kita perlu mendorong pengakuan yang lebih luas terhadap ragam identitas gender."
Ketua PKBI Sulsel, Supriadi Torro, menambahkan, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh komunitas ragam gender adalah kehilangan akses terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara.
"Tak jarang, hak-hak fundamental bagi individu dalam komunitas ini terabaikan. Melalui Program INKLUSI, kami ingin membuka peluang agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara bebas dan tanpa diskriminasi," tuturnya.
Lanjut Supriadi, acara yang berlangsung dengan suasana hangat dan penuh harapan tersebut menegaskan, upaya mengatasi ketidaksetaraan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik harus dilakukan bersama-sama.
"Para peserta pertemuan sepakat untuk menjalin sinergi demi menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung akses layanan dasar bagi kelompok marginal dan rentan, termasuk komunitas ragam gender," tukasnya.
Tambahnya, peluncuran Program INKLUSI 2025 diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif dalam pemenuhan hak-hak dasar, melainkan juga menjadi momentum perubahan budaya dan kebijakan publik ke arah yang lebih progresif.
"Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, inisiatif ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih merata serta berkeadilan di masa depan," Ketua PKBI Sulsel, Supriadi Torro, menandaskan.(Hdr)
