Oleh: Prof. Dr. Marthen Arie, SH., MH *)
BELUM ada langkah penegakan hukum baik administrasi, pidana maupun perdata terhadap kegiatan tambang galian C di Tikala baik yang berizin maupun yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu, jika lokasi tambang galian C di Tikala itu ada izinnya, maka perlu diberhentikan sementara Izin Pertambangan Galian C tersebut, sambil mengevaluasi apa isi dari kebijakan izin tersebut, apakah pemegang izin usaha pertambangan tersebut mempunyai hak untuk melakukan kegiatan ekplorasi, produksi pengangkutan atau penjualan dan apa hak dan kewajiban pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan tambang galian C.
Perlu dipahami bahwa kegiatan usaha pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang dapat dipisahkan. Di satu sisi, pertambangan penting bagi negara untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, dan di sisi lain kegiatan pertambangan berdampak kerusakan terhadap lingkungan. Meskipun tidak dapat dipisahkan tetapi prinsip hukum SDA dan hukum lingkungan berbeda dimana hukum SDA Pertambangan lebih pada eksploitasi, sedangkan hukum lingkungan pada pelestariannya atau keberlanjutannya.
Aspek Hukum Tata Ruang sangat penting dalam pengelolaan tambang galian C, karena menentukan arah atau pedoman apakah suatu wilayah boleh atau tidak digunakan untuk kegiatan pertambangan. RTRW adalah instrumen hukum dan kebijakan bagi perizinan tambang, yaitu bagaimana suatu wilayah akan digunakan atau dimanfaatkan. RTRW adalah instrumen pengelolaan dan penataan penggunaan lahan serta disribusi dan kegiatan dalam suatu wilyah.
Jika Tambang galian C (misalnya di Tikala Kabupaten Toraja Utara) berada di zona pemukiman, cagar budaya, dan pertanian, maka aktivitas tambang itu dianggap melanggar RTRW Kabupaten Torut (Perda RTRW Kabupaten Toraja Utara kalau ada), dan karenanya IUPnya bisa dicabut atau dinyatakan batal demi hukum.
