PEDOMANRAKYAT, SOPPENG - Isu soal pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja kembali mencuat di lini masa. Kali ini, komentar-komentar tajam dari warganet viral, mengkritisi sejumlah aspek fasilitas dan pelayanan di TWA Lejja.
Menanggapi hal itu, Muhammad Jufri, Direktur Utama (Dirut) PT Lamataesso Mattappaa, angkat bicara. Dalam pernyataan resminya, ia menyampaikan rasa terima kasih, sekaligus ajakan untuk menjaga marwah bersama.
“Terima kasih banyak atas informasi dan masukannya. Akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan ke depan,” ucap Jufri, Minggu (20/4/2025).
Menggunakan pendekatan soft power, Jufri mengakui bahwa tak ada sistem yang steril dari kritik. “Pepatah bilang, tak ada gading yang tak retak. Kami terbuka. Masukan dari siapa pun, insyaa Allah jadi energi korektif buat kami,” tegasnya.
Jufri juga mengajak semua pihak untuk menjaga komunikasi tetap konstruktif. Ia mengingatkan bahwa TWA Lejja bukan hanya aset ekowisata, tapi juga simbol identitas kultural Sulawesi Selatan.
“Lejja adalah wajah kita. Marwah kita. Jangan robek baju di dada, atau menepuk air di dulang. Kritik boleh, tapi jangan destruktif,” ungkapnya, mengutip peribahasa Bugis yang sarat makna politis.
Ia pun membuka jalur komunikasi langsung bagi masyarakat yang ingin menyampaikan saran atau kritik secara etis. “Silakan kirimkan masukan melalui WhatsApp ke +62 811-402-143. Kami siap mendengar,” tegasnya.
Terakhir, Jufri menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi di lapangan. “Kami sadar, sistem pengelolaan masih terus berproses. Mohon maaf atas khilaf kami. Doakan agar Lejja tetap lestari dan jadi kebanggaan kita bersama," tuturnya.
TWA Lejja, yang dikenal dengan potensi air panas alaminya, berada dalam kawasan konservasi yang dikelola di bawah skema public-private partnership antara pemerintah dan PT Lamataesso Mattappaa.
Dengan meningkatnya perhatian publik, narasi ekowisata kini tak bisa lepas dari tekanan sosial digital. Dalam istilah politik, ini disebut sebagai bentuk e-citizenship pressure — kekuatan masyarakat sipil yang menekan melalui kanal virtual. (*)
