Fatimah menambahkan, pihaknya juga telah melakukan komunikasi lanjutan dengan penyidik untuk memastikan apakah ada pelaku lain yang terlibat. Langkah ini penting untuk mengungkap kemungkinan kejahatan sistematis atau pembiaran dari pihak terdekat.
Ia menekankan, kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diselesaikan secara damai. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana seksual terhadap anak tidak dapat dilakukan mediasi atau diversi.
“Pelaku harus dihukum sesuai perbuatannya. Tidak ada ruang damai bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ini kejahatan luar biasa,” tegas Fatimah.
Menurutnya, anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Kasus seperti ini harus menjadi pelajaran bahwa sistem perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya maksimal, sehingga butuh sinergi lintas lembaga.
Fatimah juga mengingatkan, saat ini korban dan saksi utama dalam kasus ini mengalami tekanan psikis yang cukup berat. Bahkan pihak keluarga korban sempat mengalami intimidasi dari lingkungan sosial.
Ia menyampaikan, media memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi dalam mengawal kasus ini. Media bisa membantu memberikan edukasi publik sekaligus mencegah reviktimisasi terhadap korban.
“Bagi kami, dukungan media adalah bagian penting dari keadilan restoratif. Korban harus merasa dilindungi, bukan disudutkan oleh opini yang tidak berpihak,” tambahnya.
PBH Peradi berharap agar proses hukum bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Hal ini penting agar korban dan keluarga segera mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
Mereka juga menyerukan agar kasus ini dijadikan momentum untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap anak, terutama dalam lingkungan keluarga dan institusi sosial.
“Ini bukan sekadar perkara pidana, ini soal masa depan anak Indonesia. Jika kita gagal melindungi mereka, maka kita gagal sebagai bangsa,” pungkas Fatimah. (*)
