PEDOMANRAKYAT, PANGKEP — Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan jasa kebersihan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep.
Anggaran yang disorot berasal dari dua tahun anggaran terakhir, yakni 2023 dan 2024, dengan nilai kontrak yang terus meningkat.
Sinyal awal penyelidikan muncul dari kesaksian beberapa tenaga kebersihan yang telah dipanggil penyidik. Salah satu dari mereka, berinisial IK, mengaku telah diperiksa.
“Iya, saya sudah diperiksa di polisi. Tapi sudah selesai,” kata IK saat dihubungi, Minggu, 29 Juni 2025, di sela perjalanan dari Makassar menuju Pangkep.
IK menyebut sejumlah rekannya juga dimintai keterangan, meski beberapa lainnya belum tersentuh karena alamat mereka belum terverifikasi.
"Masih ada yang belum dipanggil karena belum diketahui keberadaannya," ujarnya singkat.
Media ini pun berupaya meminta konfirmasi dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pangkep, AKP Saleh. Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan dan panggilan yang dikirimkan ke nomor pribadinya tak mendapat balasan.
Saat wartawan menyambangi ruang kerjanya di Mapolres Pangkep, petugas piket menyebut AKP Saleh tidak berada di tempat.
“Pak Kasat di luar, tidak ada dalam ruangan,” ujar petugas itu, Senin pagi, 30 Juni 2025.
Sementara itu, Badan Pekerja Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi menyatakan mendukung langkah penyelidikan yang tengah ditempuh polisi.
Ketua ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, mendesak agar penyelidikan ini tak berhenti di permukaan. “Kami mendukung penuh agar kasus ini dibongkar secara terang benderang,” ujar Kadir saat dihubungi secara terpisah.
ACC mendesak Polres Pangkep memeriksa seluruh pihak yang terlibat dan berpotensi memperoleh keuntungan dari proyek ini, termasuk vendor, Sekretaris DPRD (Sekwan), hingga unsur pimpinan dan pegawai sekretariat.
Mereka juga mendorong keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif.
Data yang dikumpulkan ACC menunjukkan, pada 2023 Sekretariat DPRD Pangkep menggelar pengadaan jasa kebersihan senilai Rp576 juta dengan mekanisme e-purchasing.
Paket tersebut dijalankan oleh CV CM sepanjang Januari hingga Desember tahun itu. Setahun berselang, proyek serupa kembali digulirkan, kali ini dengan nilai yang lebih besar, yakni Rp729,2 juta, dan dilaksanakan oleh CV SJ. Masa pelaksanaan tetap satu tahun penuh, dari Januari hingga Desember 2024.
Kadir menyoroti sistem pembayaran yang dilakukan per bulan, bukan sekaligus sebagaimana lazimnya pengadaan tahunan.
“Pembayaran dilakukan per bulan, tergantung dari nilai kontrak yang telah disepakati,” ungkapnya.
Meski e-purchasing dirancang untuk menjamin transparansi dan efisiensi, ACC melihat celah korupsi justru terbuka lebar bila pengawasan lemah.
“Sistem ini memungkinkan kontrak langsung tanpa proses lelang. Kami menduga kuat telah terjadi pengaturan sejak awal antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia. Bahkan bisa jadi proyek ini titipan dari oknum berpengaruh di DPRD Pangkep,” tuding Kadir.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sekretariat DPRD maupun pimpinan dewan. Media ini pun akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. (Hdr)
