“Kami hanya memberitakan realitas. Tapi lalu datang kabar, kalau kami terus mengkritik, kerja sama media bisa dihentikan,” ujar salah satu pemimpin redaksi media lokal. Ini bukan hanya intervensi kebebasan pers, tapi juga bentuk pembatasan akses publik terhadap informasi yang seharusnya terbuka.
Dalam konteks ini, muncul suara yang lebih kuat dari lingkaran politik lokal. Tokoh masyarakat dan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan untuk menunda implementasi 18 program unggulan, mengingat RPJMD 2025–2029 telah resmi ditetapkan.
“Walaupun ada keterbatasan anggaran, program harus tetap diupayakan. Kepala daerah harus mulai dari pembenahan birokrasi, fokus pada layanan masyarakat. Jangan melihat siapa, tapi lihat siapa yang mampu menyakinkan bahwa visi program ini bisa berjalan dengan baik.”
Pernyataan ini memberi isyarat bahwa tantangan TSM-MO bukan lagi soal arah, tapi keberanian mengeksekusi. Apalagi jika retorika dibarengi dengan pembungkaman, bukan dialog yang terbuka.
Sebagai respons atas kelesuan ini, gerakan demi gerakan melalui aksi unjuk rasa warga menjadi bentuk perlawanan sipil terhadap stagnasi dan kontrol narasi. Masyarakat bergerak tak hanya untuk mengingatkan, tapi juga menjaga agar suara mereka tak dibungkam demi kenyamanan penguasa.
Seratus hari tak harus menjadi mahkota pencapaian. Tapi jangan pula ia menjelma selimut keheningan. Kota ini telah menanti terlalu lama dan barangkali, hanya akan percaya lagi jika janji yang terdengar, akhirnya benar-benar menyentuh bumi. (*)
