Pelaku Usaha Hiburan Harap Kepastian Hukum, DPRD Sulsel Dukung Peninjauan SK Moratorium

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja guna membahas moratorium yang dikeluarkan Gubernur Sulsel terkait operasional Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Makassar. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi C DPRD Sulsel, Senin (7/7/2025) ini turut dihadiri perwakilan instansi teknis seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata, Satpol-PP, serta 24 pelaku usaha sektor hiburan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Salman Karsa, menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap investasi, baik dari dalam maupun luar provinsi. Namun, ia menegaskan pentingnya komitmen pelaku usaha THM untuk mematuhi seluruh regulasi perizinan yang berlaku.

“Kami tentu mendukung iklim investasi yang sehat di Sulawesi Selatan, namun pengusaha THM harus patuh pada izin yang dimiliki. Jika izinnya restoran, maka jangan menyajikan alkohol. Jika izinnya bar, jangan menciptakan atmosfer seperti klub malam atau diskotek,” tegas Salman.

Menurutnya, banyak laporan masyarakat yang masuk ke Komisi C mengenai adanya THM yang menyimpang dari izin operasional. Di antaranya adalah tempat hiburan yang memutar musik layaknya DJ namun mengklaim tidak menggunakan DJ secara langsung, serta penggunaan lampu sorot statis yang menyerupai suasana klub.

“Ini yang menjadi perhatian kami, jangan sampai izin disalahgunakan. Kepatuhan terhadap izin adalah hal mendasar dalam membangun dunia usaha yang bertanggung jawab,” tambahnya.

Terkait dengan dugaan keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rekomendasi izin operasional THM, Salman menegaskan perlunya klarifikasi lebih lanjut. Ia merespons pernyataan Ketua Karang Taruna, Zulkifli, yang sebelumnya menyebut bahwa MUI tidak pernah merasa dilibatkan secara resmi dalam proses tersebut.

“Kami akan mengkonfirmasi langsung pihak terkait. Jangan sampai nama MUI hanya dijadikan tameng legitimasi,” ujarnya.

1
2TAMPILKAN SEMUA
Baca juga :  Isi Ceramah Subuh, Masjid Jami Nailul Maram Hadirkan Ustadz Kondang

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Dalam Rangka Jajaki Kerja Sama di Sektor Komoditas Hortikultura, Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan Akan Berkunjung ke Enrekang

PEDOMANRAKYAT, ENREKANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan berencana mengadakan kunjungan kerja...

Antisipasi Musim Hujan, Koramil 1408-10/Pnk-Mgla Gelar Karya Bakti Bersihkan Selokan

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Dalam rangka mengantisipasi datangnya musim penghujan dan meminimalisir potensi banjir akibat saluran air yang tersumbat,...

Dengan Semangat Perubahan‎ dan Misi Pembangunan yang Merata, Fadly Anshari Siap Maju Sebagai Calon Kepala Desa Parak

PEDOMANRAKYAT, ‎SELAYAR - Sosok muda Fadly Anshari menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon kepala Desa Parak pada pemilihan...

SMP Negeri 1 Watansoppeng Juara Umum FLS3N Tahun 2025 Kab. Soppeng 

PEDOMANRAKYAT ,SOPPENG – SMP Negeri 1 Watansoppeng sebagai salahsatu sekolah favorit di Kabupaten Soppeng kembali menambah koleksi penghargaan...