PEDOMANRAKYAT, MALUKU – Aktivitas tambang ilegal di wilayah Gunung Kobar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, kembali menyita perhatian.
Kali ini, sorotan tajam datang dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPD LKPHI) Maluku, yang mendesak Mabes Polri untuk mengambil langkah cepat terhadap dugaan keterlibatan aktor-aktor penting dalam operasi tambang tanpa izin tersebut.
Direktur DPD LKPHI Maluku, Husein Marasabessy, secara terbuka menyebut nama Jaqueline Margareth Sahetapy sebagai salah satu figur kunci yang diduga berada di balik praktik pertambangan ilegal di kawasan yang dikenal dengan potensi mineralnya itu.
Ia juga menyoroti peran PT Bina Sewangi Raya (BSR), perusahaan yang disebut-sebut terlibat dalam aktivitas penambangan nikel tanpa kelengkapan legalitas yang sah.
“Negara tidak boleh tunduk kepada mafia tambang. Kami mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar segera mengusut dan menangkap Jaqueline Sahetapy yang diduga kuat menjadi dalang di balik aktivitas tambang ilegal ini,” ujar Husein dalam keterangan tertulisnya yang diterima pedomanrakyat.co.id, Minggu, 03 Agustus 2025.
Menurut Husein, kegiatan penambangan ilegal yang terus berlangsung di Gunung Kobar bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis serius.
Ia menilai, pembiaran terhadap praktik semacam ini akan menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.
“Jangan hanya para pekerja tambang di lapangan yang dikorbankan. Aparat harus menyasar aktor intelektual yang mengendalikan operasi ini dari balik layar,” katanya.
LKPHI mencatat, aktivitas pengiriman ore nikel secara ilegal dari kawasan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan melibatkan beberapa perusahaan yang diduga fiktif atau tidak memiliki izin resmi.
PT Bina Sewangi Raya disebut sebagai salah satu entitas yang beroperasi tanpa dokumen lengkap, namun tetap menjalankan pengangkutan dan penjualan ore dengan leluasa.
Sejumlah kalangan masyarakat sipil di Maluku juga mulai angkat suara. Beberapa di antaranya mengaku telah melaporkan aktivitas ini ke aparat penegak hukum daerah, namun belum terlihat ada tindak lanjut yang signifikan.
Husein mengatakan, jika ditemukan adanya aliran dana mencurigakan atau unsur tindak pidana korupsi dari operasi tambang ilegal ini, pihaknya siap mendorong pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami akan kawal proses ini hingga tuntas. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga menyangkut kedaulatan negara atas sumber daya alamnya,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Bina Sewangi Raya dan Jaqueline Sahetapy belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut. (Hdr)
