PEDOMANRAKYAT, BULUKUMBA — Di tengah gegap gempita kemerdekaan yang seharusnya dirayakan dengan semarak, Desa Bontonyeleng, Kabupaten Bulukumba, justru terperosok dalam kegelapan. Tidak ada kegiatan 17 Agustus, tidak ada dukungan bagi pemuda, dan yang tersisa hanyalah kecewa yang menggumpal.
Sanggar Seni Budaya Batugarumbing (SSB) berdiri di barisan depan menyuarakan keresahan. Ketua umum mereka, Muh. Alif Dermawan, menuding pemerintah desa abai. “Hari ini desa hanya melihat kelompok tertentu, bukan masyarakat secara keseluruhan. Janji untuk mendukung pemuda hanyalah kata-kata yang disembunyikan di balik kata nanti,” ujarnya.
Kekecewaan itu berhadapan dengan jawaban dingin dari Kepala Desa Bontonyeleng, Opu, yang berkisah, “Kita tidak punya dana tahun ini. Pemerintah desa kesulitan mengeluarkan anggaran untuk kegiatan.”
Tetapi, dalih “tak ada dana” bagi pemuda, sesungguhnya adalah pengunci pintu. Pemuda kehilangan ruang untuk berkarya, desa kehilangan nyawa yang mestinya datang dari semangat generasi muda. Bukankah dana desa diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan, termasuk pemuda?
Kini, pertanyaan menggantung di udara: ke mana dana itu mengalir? Mengapa pemuda dibiarkan terjebak dalam sunyi?
Meski diabaikan, SSB Batugarumbing tidak memilih diam. Mereka berikrar tetap menggelar kegiatan pada 31 Agustus — bukan dengan anggaran desa, melainkan hasil patungan sesama pemuda. “Kami ingin membuktikan bahwa pemuda bisa berkarya tanpa pemerintah desa,” tegas Alif.
Sejarah mencatat, desa yang menutup pintu bagi pemuda sedang menggali lubang bagi masa depannya sendiri.
(Musakkir Basri )
