‘Main’ Kredit Fiktif, Mantri Bank BUMN Masuk Bui

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan dan menahan seorang mantri bank berinisial HA dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit fiktif di salah satu Bank BUMN di Kabupaten Bulukumba.

Dugaan penyimpangan berlangsung dalam periode 2021 hingga 2023 dan menimbulkan kerugian keuangan bank sebesar Rp3,86 miliar.

HA ditetapkan sebagai tersangka pada Senin, 1 September 2025, dan mulai ditahan sehari kemudian. Ia akan mendekam di Lapas Kelas I Makassar selama 20 hari pertama sesuai surat perintah penahanan Kejati Sulsel.

“Tersangka menggunakan nama nasabah dan pencairan kredit untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Angsuran yang disetor nasabah tidak dimasukkan ke sistem bank, melainkan dipakai sendiri,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, Selasa, 2 September 2025.

Sebelum ditahan, HA sempat mangkir dari tiga kali panggilan penyidik. Tim Tabur alias Tangkap Buron Kejati Sulsel akhirnya menjemput paksa yang bersangkutan di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, setelah terdeteksi keberadaannya melalui informasi intelijen. Penangkapan dilakukan pada Senin sore.

Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim, menyatakan tim penyidik bakal menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Kami akan melakukan penyitaan, penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana dan aset. Semua langkah ditempuh untuk mempercepat proses pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor,” ujarnya.

Agus menegaskan, jajaran Kejati Sulsel berkomitmen menuntaskan perkara dengan prinsip profesional, akuntabel, dan tanpa kompromi terhadap praktik korupsi.

Ia mengingatkan saksi maupun pihak terkait agar bersikap kooperatif dan tidak menghalangi penyidikan.

Atas perbuatannya, HA dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 64 KUHP. Atau, Pasal 3 UU yang sama sebagai dakwaan subsider, Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, menandaskan. (Hdr)

Baca juga :  Seorang Pengacara Senior Ditahan di Polda Sulsel, Begini Kata Ketua YLC Makassar dan Yodi Kristianto

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

TNI bersama Masyarakat Karbak Saluran Air Di Latasi 

PEDOMAN RAKYAT, SOPPENG – Sejumlah personel TNI dari Koramil 1423 - 05 Marioriwawo turun melakukan karya bakti (karbak)...

Kapolres Soppeng Beri Reward Kepada Dua Bhabinkamtibmas Terbaik Dalam Aplikasi BOS V.2

PEDOMANRAKYAT, SOPPENG - Dua Bhabinkamtibmas yang dinilai terbaik dalam melaksanakan tugas di lapangan masing masing Aipda Ibrahim Bhabinkantimas...

PTPN Cadangkan 500 Hektare Lahan untuk Hidupkan Kembali Kejayaan Tembakau Deli Serdang

PEDOMANRAKYAT, DELI SERDAN - PTPN I Regional 1 mencadangkan lahan seluas 500 hektare di wilayah Sumatera Utara guna...

Persiapan Ikut Pesparawi Nasionaĺ di Manokwari, Yohan Tinungki, S.Mus, M.Mus Ketua 1 LPPD Sulsel Bentuk Tim Teknis

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Tim Sulsel yang akan mengikuti Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari Provinsi Papua Barat terus mematangkan...