PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Agenda persidangan perkara sengketa lahan antara PT Sumerekon dan Haji Abdul Mannan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (23/9/2025). Sidang kali ini berfokus pada pemeriksaan saksi yang diajukan pihak tergugat, yakni PT Sumerekon.
Dalam keterangannya usai persidangan, kuasa hukum penggugat, Alfian, SH., Dirgahayu Putra, SH., menyampaikan bahwa pihak tergugat menghadirkan dua orang saksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Makassar. Namun, menurutnya, kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara detail materi perkara yang tengah disengketakan.
“Pada intinya, dua saksi yang dihadirkan oleh Sumerekon tidak tahu tentang materi perkara yang kita perkarakan di PN Makassar. Keterangan mereka hanya sebatas menjelaskan regulasi, yakni Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sempadan Sungai,” jelas Alfian.
Alfian menerangkan, objek sengketa bukan hanya sebatas sebuah rumah semi permanen yang memang berdekatan dengan sungai, melainkan juga mencakup bidang tanah lain di sekitar lokasi tersebut. Karena itu, ia menilai keterangan saksi dari pihak tergugat belum menyentuh substansi perkara.
“Yang perlu kita ketahui, objek sengketa hari ini bukan hanya rumah itu saja, tetapi juga tanah-tanah di sekitarnya. Hal ini justru tidak dijelaskan oleh saksi,” tambahnya.
Dalam persidangan, Majelis Hakim turut mempertanyakan perihal penerapan aturan sempadan sungai serta kondisi bangunan lain yang berdiri di sekitar lokasi. Bahkan terungkap bahwa Dinas PUPR Kota Makassar pernah menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan monitoring terhadap rumah-rumah yang berada di tepi sungai.
