Tim Pokja Pengawasan Terpadu terdiri dari unsur Dinas Perikanan dan Kelautan, Balai Taman Nasional Taka Bonerate, Bapperida, BPKPD, Koordinator PSDKP Wilker Selayar, Reskrim Polres Selayar, Polairud Polres Selayar, Wildlife Conservation Society (WCS), serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Bupati Kepulauan Selayar Muhammad Natsir Ali menegaskan, penerapan check point ini bukan hanya untuk menjaga kelestarian sumber daya laut, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, ribuan ton hasil tangkapan ikan dari laut Selayar dibawa keluar tanpa memberikan kontribusi bagi daerah.
Melalui check point, setiap kapal yang masuk dan keluar akan terdata, sehingga potensi penerimaan PAD dari sektor perikanan dapat lebih terukur dan optimal. Pelaksanaan check point diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, serta memberikan data akurat terkait aktivitas nelayan, baik lokal maupun dari luar daerah. (sabir)
