Indra mengatakan, kejadian ini harus dipahami sebagai peringatan keras (wake-up call) bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Dukcapil, termasuk kedisiplinan dan etika aparatur.
Indra menggugah agar anggota DPRD Pinrang lainnya juga turun langsung memantau pelayanan di lapangan. “Bila perlu, menggali keterangan langsung dari masyarakat tentang bagaimana mereka dilayani selama ini,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, tambah Indra, DPRD harusnya turun melihat kondisi pelayanan dengan mata kepala sendiri serta mendengar langsung keluhan masyarakat. Bukan hanya berdasar pada laporan tertulis dari dinas terkait.
Indra menegaskan, GP Ansor Pinrang tidak berpihak pada siapapun dalam kasus ini. Namun mendorong agar kejadian itu digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik yang lebih transparan, ramah, dan profesional. GP Ansor tetap mendukung upaya membuka fakta demi perbaikan sistem. Sebab, pelayanan publik haruslah berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan, bukan kepentingan pribadi. Sudah saatnya berbenah diri. (busrah)
