“Banyak sekali permukiman di Krayan yang terpisah oleh sungai tanpa ada jembatan sebagai akses penghubung, dan dana ini secara spesifik hanya untuk Krayan,” ungkap mantan Wakapolda Kaltara itu.
Gubernur Kaltara ini memastikan bahwa proyek pembangunan jembatan ini sepenuhnya didanai oleh Kemenkeu dan tidak melibatkan tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.
Namun, mekanisme pengerjaan proyek, apakah akan dieksekusi oleh Pemprov atau Balai Jalan Nasional, masih belum final diputuskan.
“Kami masih menunggu kejelasan apakah anggaran akan disalurkan melalui Provinsi atau Balai. Kami hanya bisa menunggu. Semoga saja realisasi bisa segera terjadi dalam waktu dekat,” sebutnya.
Ia mengungkapkan harapannya bahwa kucuran dana dari Kemenkeu ini akan secara efektif menyelesaikan masalah keterbatasan konektivitas di kawasan perbatasan. “Kami berharap persoalan konektivitas di Krayan dapat segera terselesaikan sepenuhnya,” ucapnya.
Mengenai jenis struktur, Pemprov Kaltara telah memilih Jembatan Bailey. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan logistik di wilayah Krayan. Alasannya, pembangunan Jembatan Bailey menawarkan keunggulan karena tidak memerlukan alat berat untuk perakitannya, sehingga sangat mempermudah proses pengiriman dan mobilisasi material ke daerah Krayan.
“Desainnya sudah kami siapkan. Kami putuskan membangun Jembatan Bailey karena perakitannya relatif lebih mudah dan tidak rumit,” pungkas alumni SMA Negeri 1 Makassar angkatan 1982 ini. (*)
