PEDOMANRAKYAT, MEDAN - Pengacara Trinov Fernando Sianturi, SH kembali menjadi sorotan tajam setelah melontarkan pernyataan kontroversial yang dinilai meresahkan dan melampaui batas. Kali ini, kecaman datang dari berbagai kalangan, termasuk organisasi pers dan praktisi hukum, terkait komentarnya terhadap aksi damai yang dilakukan oleh wartawan di Polda Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Ketua DPW Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Sumatera Utara, Hardep, mengecam keras pernyataan Trinov yang mempertanyakan aksi damai tersebut. "Seorang pengacara kok tidak mengerti hukum? Seharusnya dipelajari dulu UU tentang menyampaikan pendapat di depan umum. Jangan repot dulu dia mau mempelajari UU Pers, membela klien atas nama masyarakat, apakah pelaku kejahatan di sana bukan masyarakat pelakunya dan yang kena pukul helm juga bukan bagian dari masyarakat," tegas Hardep di salah satu Cafe di Jl. Amir Hamzah, Medan, Selasa (21/10/2025).
Ia menambahkan bahwa menyampaikan aspirasi atau demonstrasi dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, asalkan sesuai prosedur dan mendapat izin dari kepolisian.
Tak hanya itu, Trinov juga menuai kritik atas pernyataannya yang menyebutkan bahwa syarat menjadi negara maju di tahun 2045 adalah memiliki wartawan yang berintegritas tinggi dan profesional. Hardep menilai pernyataan tersebut keliru dan arogan, mengingat pemerintah telah menjabarkan syarat-syarat menjadi negara maju yang meliputi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, penguatan sektor keuangan, pengembangan infrastruktur dan teknologi, serta reformasi birokrasi. Sama sekali tidak menyinggung tentang wartawan.
"Sudah sangat jelas dijabarkan oleh pemerintah, tidak ada yang mengatakan wartawan harus memiliki integritas yang tinggi dan profesional. Diduga kuat pernyataannya di TikTok mengandung unsur provokatif kepada masyarakat," ujar Hardep.
Trinov juga diduga melanggar Pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang menghalang-halangi kerja jurnalistik, karena keberatan dengan pemberitaan oleh 20 media terkait dugaan pemukulan yang dilakukan kliennya terhadap seorang jurnalis.
"Saya heran dengan orang ini. Silakan dia membela klien, tapi jangan menyudutkan media. Kemarin wartawan, sekarang media TV, ada apa dengan orang ini? Pak Jokowi diberitakan dugaan ijazah palsu saja tidak ribut seperti dia, dan tidak juga menyuruh ganti UU Pers. Apakah ini orang sehat, pintar, atau hanya cari panggung?," tanya Hardep dengan nada geram.
Hardep juga menyoroti kebiasaan Trinov yang kerap menyebut "kalian petinggi-petinggi wartawan di Sumut ini," dan mengingatkan bahwa seorang pengacara seharusnya memiliki etika dalam berkomunikasi, bukan asal melontarkan kalimat yang mengundang kontroversi.
Untuk itu, APPI Sumut mendesak Dewan Pers dan seluruh aliansi serta organisasi wartawan untuk segera menyatakan sikap keberatan atas pernyataan Trinov Fernando Sianturi, SH. Selain itu, APPI juga meminta PERADI untuk segera memanggil Trinov, melakukan klarifikasi, dan meminta maaf kepada seluruh wartawan dan media atas pernyataan kontroversial.
Dalam waktu dekat kami akan mempertimbangkan proses hukum buat Trinov Fernando Sianturi, SH atas pernyataan kontroversialnya di Tiktok. Untuk itu kami sudah mengumpulkan bukti serta akan melakukan upaya hukum dengan ancaman pasal:
- Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan.
- Pasal 28 ayat (2) UU ITE, tentang ujaran kebencian yang dapat menimbulkan permusuhan antar golongan.
- Pasal 18 ayat (1) UU Pers, tentang menghalang-halangi kerja jurnalistik. (HD)
