Dalam konteks ini, jelasnya, gugatan Amran Sulaiman dianggap sebagai exercise of legal rights atau hak menggunakan jalur hukum ketika mekanisme media seperti hak jawab atau hak koreksi dianggap belum memadai atau belum dilaksanakan secara tuntas.
Jalankan UU Pers
Lebih lanjut, Rasfiuddin menekankan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa media sesuai dengan UU Pers tetap harus dijalankan. Namun ketika rekomendasi dari Dewan Pers telah dikirim dan tindak lanjut publik belum dianggap memadai, maka jalur hukum menjadi pilihan.
“Kami mengambil posisi kritis dan konstruktif dalam debat demokrasi yang bukan mendukung gagasan pembungkaman pers, melainkan mendorong agar media dan pejabat publik bergerak dalam koridor tanggung-jawab, keadaban, dan hukum,” katanya.
Dengan demikian, jelasnya, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas institusi publik yang menyangkut hulu ekonomi rakyat.
“Kita harus memastikan bahwa mekanisme demokrasi berjalan secara utuh, pers bebas menulis, pejabat publik dapat mempertahankan reputasi jika merasa dirugikan, dan penyelesaian dilakukan secara adil dan terbuka. Setiap aktor demokrasi berfungsi dengan komitmen moral, bukan sekadar atribut formal saja,” ujarnya menandaskan. (*)
