“Dari hasil pemeriksaan yang saya ikuti ada dugaan kwitansi rekayasa terkait simpan pinjam BUMDes. Sejauh ini katanya mantan Hukum Tua saat itu tidak tahu. Kami mengapresiasi AI dari Inspektorat terkait BUMDes ini. Namun kami juga meminta untuk diaudit keseluruhan selama kepemimpinan mantan Hukum Tua saudari Dolly Nangley,” tegas Darwin.
Hal senada juga disampaikan Ketua LSM Teropong Keadilan dan Hukum (TKH) Minahasa, Obrien Hesky Kawengian. “Sudah kami surati Inspektorat Minahasa untuk audit menyeluruh masa kepemimpinan saudari Dolly Nangley karena BUMDes saja tidak beres mengawasi apalagi pembangunan yang lain,” ujarnya.
“Dan kami juga meminta Kejari Minahasa untuk dapat mendalami lagi mens rea dari temuan BUMDes tersebut,” tutup Hesky. (dn)
