PEDOMANRANKYAT, MAKASSAR – Sebagai bagian dari implementasi penguatan kapasitas aparatur, Pusjar SKMP LAN Makassar menggelar sesi Ceramah Penguatan Core Values dan Employer Branding ASN dalam rangkaian Latsar CPNS Gelombang II, Angkatan XXXV–XXXVI.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 20 November 2025, di Ruang Pettarani tersebut difokuskan pada penguatan nilai dasar dan karakteristik profesi ASN sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Pelaksanaan ceramah difasilitasi oleh Sartika Aprilia, SE., MM., Widyaiswara Pusjar SKMP, yang menjalankan fungsi moderator untuk menjaga struktur alur dan konsistensi substansi, dalam sesi ini.
Kegiatan ceramah kali ini menunjukkan penguatan kolaborasi kelembagaan antara LAN dan Pemerintah Kota Parepare. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, S.STP., M.Si., sebagai narasumber. Hamka merupakan lulusan STPDN dengan portofolio jabatan strategis yang mencerminkan kompetensi tata kelola dan manajemen pemerintahan daerah.
Rekam jejaknya meliputi posisi Kepala Bagian Humas, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, serta penugasan sebagai pelaksana tugas di sejumlah perangkat daerah, termasuk Kominfo, Disdukcapil, Perkintam, dan Inspektorat.
Kontribusinya di pemerintahan daerah mencapai puncaknya pada 13 Oktober 2025 ketika ia ditetapkan sebagai Sekretaris Daerah Kota Parepare setelah sebelumnya melaksanakan mandat sebagai Plh Sekda.
Selain menjalankan fungsi struktural, Amarun Agung Hamka turut memperkuat kapasitas kebijakan melalui aktivitas akademik sebagai kandidat Doktor Administrasi Publik Universitas Hasanuddin.
Karya ilmiahnya yang berjudul “Efektivitas Kolaborasi Multisektoral Berbasis Inovasi dalam Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia: Peran Strategis Pemerintah Daerah” menegaskan pentingnya pendekatan inovatif dan kolaboratif lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting serta kontribusinya terhadap pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.
Pada sesi pemaparan mengenai orientasi pelayanan, Hamka menegaskan bahwa pelayanan publik menuntut pilihan tindakan yang selalu diarahkan pada kepentingan masyarakat. Ia menggambarkan situasi umum di antrean pelayanan Puskesmas, ketika petugas berhadapan dengan warga yang belum melengkapi dokumen.
Menurutnya, secara prosedural petugas dapat saja meminta warga tersebut kembali setelah berkas lengkap, tetapi orientasi pelayanan mewajibkan aparatur memilih pendekatan yang membantu, bukan yang menambah hambatan. “Bu, tolong tunggu sebentar, saya akan membantu Ibu memeriksa apa yang kurang,” ujarnya sebagai contoh sikap yang tepat, sembari menekankan penggunaan bahasa sederhana, penjelasan yang sabar, dan komunikasi yang jelas sebagai standar kerja.
Hamka menuturkan bahwa intervensi kecil dari petugas sering kali memiliki dampak signifikan bagi masyarakat: “Mungkin bagi kita hanya 10 menit, tetapi bagi mereka hal ini dapat mengurangi stres, kecemasan, dan kebingungan sepanjang hari.”
Pada bagian penguatan nilai akuntabilitas, Sekda Parepare menyampaikan pentingnya penegakan integritas anggaran sebagai dasar kepercayaan publik. Ia memberikan contoh kasus perbedaan nilai realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan standar administrasi.
