PEDOMANRAKYAT, WAJO - Polemik muncul terkait pengelolaan anggaran rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Dinas Sosial Kabupaten Wajo. Pelita Hukum Independen (PHI) resmi menyampaikan aspirasi di DPRD Wajo, pada senin, (8/12/2025), setelah menemukan kejanggalan penggunaan anggaran sebesar kurang lebih Rp21 miliar yang disebut ikut dipakai untuk membangun lima ruas jalan di beberapa kecamatan.
Ketua PHI, Sudirman, SH, menyebut bahwa berdasarkan regulasi mulai dari Peraturan Menteri Sosial hingga Peraturan Menteri Keuangan, tidak ada nomenklatur yang mengatakan anggaran rehabilitasi sosial digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Dari semua aturan yang kami pelajari, tidak ada satu pun yang menyebut anggaran rehabilitasi PMKS bisa dipakai untuk membangun jalan. Tapi kenyataannya justru dipakai membangun lima ruas jalan, tiga di Kecamatan Tanasitolo, satu di Kecamatan Tempe, dan satu di Kecamatan Sabbangparu,” tegas Sudirman.
PHI juga mempertanyakan sasaran program tersebut yang menyebut manfaat bagi 2.670 penyandang masalah kesejahteraan sosial, namun secara teknis anggaran justru diarahkan untuk kegiatan fisik yang bukan ranah Dinas Sosial.
Sudirman mendesak DPRD Wajo untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Bupati Wajo, Sekda selaku Ketua TAPD, Kepala Dinas Sosial, Dinas PU, Kepala Bappelitbangda, serta Bagian Hukum untuk menjelaskan aspek regulasi dan legalitas program tersebut.
“Kami ingin mengetahui apakah Bupati mengetahui penggunaan anggaran seperti ini. Kami menilai program ini berpotensi melabrak banyak aturan,” ujarnya.
Sorotan PHI kini tertuju pada transparansi penggunaan anggaran Rp21 miliar dana rehabilitasi sosial yang dipersoalkan. RDP yang akan dijadwalkan Sekretariat DPRD diharapkan membuka secara terang benderang alur kebijakan, pertanggungjawaban, serta legalitas anggaran tersebut.
"Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan dana publik yang semestinya diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, bukan pembangunan infrastruktur jalan." tegasnya.
Aspirasi PHI diterima langsung oleh tiga anggota DPRD Wajo, Asri Jaya Latief, Andi Alauddin Palaguna, dan H. Mustafa, SH., MH. Ketiganya menyimak dan mencatat seluruh poin aspirasi yang dibacakan oleh PHI terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran.
H. Mustafa, SH., MH, yang juga merupakan legislator dari dapil Tanasitolo, lokasi sebagian proyek jalan yang dipersoalkan.
H. Mustafa mengakui bahwa secara politis dan manfaat, pembangunan jalan tersebut memang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Tiga dari lima ruas jalan itu berada di dapil saya, dan manfaatnya sangat besar bagi warga. Namun di sisi lain, PHI benar bahwa regulasi harus diperjelas,” kata Mustafa.
Menurutnya, sebelum kegiatan dilaksanakan, pastinya sudah ada review dari Inspektorat, kajian teknis dari Dinas PUPR, serta pertimbangan hukum dari Bagian Hukum Pemkab Wajo.
Meski begitu, ia tetap mendorong agar potensi permasalahan diselesaikan secara terbuka melalui RDP.
“Kami sarankan untuk mencari solusi bersama. Jika ada kekeliruan regulasi, kami siap memberikan masukan agar bisa dibenahi. Semoga RDP nanti menghasilkan kejelasan demi Wajo yang lebih maju,” tutupnya.
Deden
