PEDOMANRAKYAT – MAKASSAR. Lapangan Karebosi, Senin pagi (29/12/2025), tidak sekadar menjadi hamparan hijau di jantung Kota Makassar. Di tempat inilah, ribuan wajah harap dan tekad berkumpul—wajah-wajah warga yang dipercaya menjadi garda terdepan demokrasi di lingkungannya masing-masing.
Sebanyak 6.032 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) periode 2025–2030 dilantik secara serentak. Mereka datang dari lorong-lorong sempit, perumahan padat, hingga kawasan pesisir. Hari itu, demokrasi benar-benar turun ke tanah, menyentuh akar.
Pelantikan massal ini menandai babak baru demokrasi lokal di Makassar. Untuk pertama kalinya, ribuan RT dan RW tersebut merupakan hasil pemilihan langsung oleh warga, bukan penunjukan. Sebuah proses yang bukan hanya administratif, tetapi juga simbol kepercayaan.
Dari total yang dilantik, 5.027 adalah Ketua RT dan 1.005 Ketua RW. Mereka bukan sekadar pengurus wilayah, melainkan simpul sosial—orang pertama yang dicari warga saat lampu padam, sampah menumpuk, konflik muncul, atau bantuan dibutuhkan.
Janji kampanye Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tentang menghadirkan demokrasi hingga ke tingkat paling dasar masyarakat, kini menemukan bentuk nyatanya.
“Ini bukan seremoni,” tegas Munafri di hadapan ribuan RT dan RW. “Ini awal dari tanggung jawab besar.”
Ia menyebutkan, ada sejumlah indikator kinerja utama yang harus segera dijalankan. Yang pertama dan paling dekat dengan keseharian warga: persoalan sampah.
Menurut Munafri, RT dan RW memegang peran penting dalam meluruskan pemahaman masyarakat terkait kebijakan subsidi pembayaran sampah.
Tidak semua gratis, dan tidak semua berbayar—subsidi diberikan kepada kelompok tertentu berdasarkan standar penghasilan.
“Nah, ini yang harus turun ke tengah masyarakat supaya tidak ada ambigu,” ujarnya.
Lebih dari itu, sistem pengelolaan sampah harus berjalan secara terintegrasi, melibatkan kesadaran warga menjaga lingkungannya sendiri. RT dan RW diminta memastikan alur pengelolaan sampah di wilayahnya berjalan tertib dan adil.
Indikator berikutnya adalah ketertiban dan keamanan lingkungan. Munafri menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat di setiap RT.
“Tidak boleh ada orang yang tinggal tapi tidak terdata,” katanya, sembari menyinggung wacana pemberlakuan kembali tamu wajib lapor 1×24 jam.
Sistem keamanan, lanjutnya, tidak bisa berjalan sendiri. Harus kolektif, melibatkan masyarakat, RT/RW, hingga unsur TNI dan Polri sebagai satu kesatuan yang menjaga ketertiban lingkungan.
Tak kalah penting, indikator keempat adalah pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui penguatan ekonomi warga berbasis UMKM.
“Tugas RT dan RW adalah memastikan proses pemberdayaan itu hidup di tengah masyarakat,” kata Munafri. Pemerintah, ujarnya, siap memberi dukungan.
