Pemerintah daerah, lanjut Idnan, berharap kebijakan ini mampu meredam keresahan publik. Masyarakat diminta tidak panik ataupun takut kehilangan akses layanan kesehatan akibat perubahan status kepesertaan.
“Kami ingin memastikan tidak ada kekisruhan di tengah masyarakat. Warga tidak perlu ragu untuk berobat karena pelayanan tetap diberikan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Dinas Sosial Kabupaten Sinjai juga telah mengimbau seluruh fasilitas kesehatan di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Sinjai agar mematuhi ketentuan tersebut. Penolakan pasien dengan alasan kepesertaan nonaktif sementara dinyatakan tidak dibenarkan.
Lebih jauh, Idnan menjelaskan bahwa penonaktifan ribuan peserta PBI-JK bukanlah tanpa alasan. Kebijakan tersebut merupakan dampak dari proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam desil 1 hingga 10 berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Desil 1 sampai 5 dikategorikan sebagai kelompok sangat miskin hingga rentan miskin, sementara desil 6 hingga 10 masuk kategori menengah ke atas.
“Peserta yang dinonaktifkan ini adalah mereka yang tidak lagi masuk dalam desil 1 sampai desil 5. Karena itu, secara otomatis status bantuan iurannya dinonaktifkan,” terang Idnan.
Meski demikian, ia menekankan bahwa perubahan status tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam masa transisi. Pemerintah, kata dia, tetap mengedepankan prinsip perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Sinjai memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administratif kepesertaan. (iz)
