PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Bakal calon Wakil Walikota Palopo Hamzah Jalante bersilaturahmi dengan pengurus Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan di Makassar, Minggu (02/06/2024).
Hamzah diterima oleh sejumlah pengurus KKLR, diantaranya Ketua BPW KKLR Sulsel Ir Hasbi Syamsu Ali, Sekretaris BPW KKLR Sulsel Asri Tadda, Wakil Ketua BPP KKLR Abdul Talib Mustafa, dan Sekretaris Bidang OK BPP KKLR Syahruddin Hamun.
Hamzah Jalante bukanlah sosok yang asing di paguyuban KKLR. Ia adalah Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) BPW KKLR Sulsel. Demikian pula dengan istri beliau Hj Subiati yang juga sangat aktif di KKLR Sulsel.
Pada Pilkada Kota Palopo mendatang, Hamzah adalah salah satu bakal calon Wakil Walikota dengan elektabilitas yang cukup tinggi di Kota Palopo saat berpasangan dengan sejumlah bakal calon Walikota yang ada.
“Saya datang bersama istri, bersilaturahmi sekaligus sowan ke KKLR sebagai rumah bersama kita. Insya Allah saya siap bertarung di Pilkada Kota Palopo,” kata Hamzah.
Dikatakan Hamzah, dirinya terpanggil untuk kembali mengabdi di Palopo selain karena merupakan tanah kelahirannya, juga karena ingin berbuat sesuatu yang berarti di Kota Idaman.
“Palopo adalah kampung halaman dimana saya lahir dan dibesarkan, kini butuh sentuhan perubahan agar bisa memberikan harapan kehidupan dan masa depan lebih baik bagi warganya,” jelasnya.
Hamzah Jalante yang mulai populer dengan tagline “Bersahaja” kini adalah Kasat Sena sekaligus Dosen Pelatih di Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulsel.
Sebelumnya ia merupakan pejabat yang malang melintang di berbagai jabatan di pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara dan di Kota Palopo.
Khusus di Kota Palopo, Hamzah pernah menduduki jabatan penting di beberapa instansi.
Saat menjabat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Hamzah berhasil mengantar Palopo keluar dari Predikat Langganan Disclamer tahun anggaran (TA) 2009 – 2013.
Kinerja apik Hamzah juga mengantarkan Kota Palopo meraih Opini WTP atas Audit LKPD tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 oleh BPK.
