PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Himbauan Kepala SPPG Kota Makassar–Panakkukang 02 tertanggal 21 September 2025 yang berisi penghentian sementara operasional penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG) memantik sorotan keras dari publik.
Himbauan itu ditujukan kepada penanggung jawab MBG di sekolah-sekolah penerima manfaat. Keputusan tersebut menuai kritik lantaran dianggap mengganggu jalannya program strategis pemerintah pusat.
Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi PKS, Hartono, menyesalkan kebijakan penghentian penyaluran MBG tersebut. Menurutnya, penghentian sementara tanpa kejelasan justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
“Ini menjadi pertanyaan publik. Mengapa ada arahan pemberhentian sementara, padahal program MBG merupakan ketentuan dari pemerintah pusat,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Hartono menegaskan penyaluran MBG tidak boleh dihentikan, apalagi tanpa alasan yang transparan. Ia juga menyayangkan sikap Kepala SPPG yang enggan memberikan klarifikasi kepada media terkait persoalan ini.
Dari surat yang beredar, penghentian sementara disebut dilakukan karena adanya evaluasi dari DirTauwas Badan Gizi Nasional. Namun, informasi kapan distribusi akan normal kembali tidak dijelaskan secara rinci.
Hartono menilai langkah tersebut bisa memunculkan kecurigaan publik. “Kalau ada penghentian, masyarakat wajar memberikan perhatian lebih. Jangan main-main dengan program yang menjadi perhatian pemerintah pusat,” tegasnya.
