Selanjutnya desak Kejari periksa anggaran stunting, kesejahteraan guru PAUD, dan tinjau ijin bangunan bantaran sungai, serta evaluasi kinerja Kadis Pemuda dan Olahraga.
Menurut Niverius miris memang pemerataan pembangunan antar daerah di Tana Toraja, karena itu kami desak aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan dan penindakan hukum proyek terindikasi korupsi.
Usai terima aspirasi ATMJK, kepada media Ketua DPRD Welem Sambolangi katakan, Pemda bersama dewan serius perjuangkan aspirasi mereka utamanya infra struktur jalan, dan beberapa poros kewenangan Provinsi segera ditindaklanjuti.
“Selain itu juga kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk angka stunting dikomparasikan dengan data Pemda Tana Toraja sehingga semua angka stunting terekspose by data sehingga tidak menimbulkan interpretasi diluar keinginan kita bersama,” singkat Welem. (ainul)
