Audiensi PKBI dan Pemkot Makassar Perkuat Sinergi Penanggulangan HIV/AIDS

Ramzy 408 Pembaca
4 Menit baca

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Makassar terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan menggelar kegiatan audiensi dan lobi strategis bersama sejumlah pemangku kebijakan di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Jalan Arif Rahman Hakim, Senin (30/3/2026).

Kegiatan ini bertujuan membangun kesepahaman serta memperkuat kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani persoalan HIV/AIDS yang masih menjadi tantangan serius, khususnya di kalangan populasi kunci.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar, jumlah pemeriksaan HIV pada tahun 2022 mencapai 54.821 orang dengan 1.083 kasus positif. Pada 2023, jumlah tes meningkat menjadi 57.690 orang dengan 1.015 kasus positif. Sementara hingga Juni 2024, tercatat 24.315 orang telah menjalani tes dengan 472 kasus positif. Adapun jumlah pasien yang menjalani terapi antiretroviral (ARV) hingga Juni 2025 mencapai 5.293 orang, termasuk 67 anak yang juga sedang menjalani pengobatan.

Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama terkait akses layanan kesehatan bagi Orang Dengan HIV (ODHIV), khususnya dari kelompok kurang mampu. Persoalan administrasi kependudukan kerap menjadi hambatan dalam mengakses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, sejumlah layanan penting seperti tes CD4, viral load, serta pengobatan infeksi oportunistik belum sepenuhnya ditanggung oleh JKN, sehingga pasien masih harus menanggung biaya secara mandiri.

Koordinator Program SSR PKBI Sulawesi Selatan, Aya, mengungkapkan bahwa audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Sosial Kota Makassar.

“Kami saat ini sedang menggarap program yang menyasar perempuan, khususnya melalui pendekatan petugas lapangan. Dalam audiensi ini, kami mendorong kolaborasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan identitas,” ujarnya.

1
2TAMPILKAN SEMUA
Bagikan Artikel Ini
Tinggalkan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Exit mobile version