Adapun sampai minggu ketiga November, Bapanas mencatat telah terlaksana sebanyak 22.690 kegiatan pengawasan di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Selain itu, Satgas pun telah memberikan total 789 surat teguran kepada pelaku usaha yang terdiri dari produsen, distributor, grosir, ritel modern, dan pengecer agar lebih menaati HET beras medium dan premium.
Hasilnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Pada minggu kedua Oktober 2025, masih terdapat 59 kabupaten/kota yang mengalami fluktuasi harga beras.
Sebulan kemudian, tepatnya sampai minggu ketiga November ini, jumlah tersebut menyusut hingga tersisa 37 kabupaten/kota.
Dari segi rerata harga beras, menurut BPS juga terdapat penurunan harga beras dalam sebulan terakhir. Harga beras medium sampai minggu ketiga November dilaporkan mengalami penurunan 1,54 persen dibandingkan Oktober 2025. Sementara untuk harga beras premium juga disebut menurun 1,67 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
“Yang terjadi adalah deflasi beras di bulan Oktober dengan September dan ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi deflasi beras September dan Oktober. Ternyata ini juga efektif mengawal langsung sampai lapangan, terutama daerah Papua yang memiliki tantangan geografis,” terang Amran.
Untuk wilayah Papua, Satgas Pengendalian Harga Beras turut berkontribusi terhadap penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis. Ini terlihat dari peningkatan realisasi penyaluran beras SPHP.
Pada 19 Oktober atau sebelum terbentuknya Satgas Pengendalian Harga Beras, realisasi salur beras SPHP untuk Bulog regional Papua masih berada di angka 11.162 ribu ton. Setelah dibantu pendampingan oleh Satgas, sampai 24 November meningkat 34,43 persen menjadi 15.005 ribu ton. (*)
